ANTALYA - Konferensi iklim PBB COP31 resmi dibuka di Antalya, Turki, dengan agenda utama mendorong elektrifikasi global. Turki meluncurkan inisiatif ambisius bertajuk 35-by-35 Global Electrification Pledge, yang menargetkan listrik menyumbang minimal 35 persen dari total permintaan energi dunia pada 2035.
Saat ini, listrik baru mencakup sekitar seperlima dari konsumsi energi akhir global. Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Turki, Murat Kurum, menegaskan bahwa elektrifikasi adalah jawaban atas krisis energi. Menurutnya, energi yang diimpor adalah energi yang tidak bisa dikendalikan, sehingga transisi ke listrik akan melindungi masyarakat dari gejolak pasar global sekaligus menekan emisi.
Namun, janji ini menuai kritik. Para pegiat iklim menilai pledge tersebut tidak mewajibkan listrik tambahan berasal dari sumber rendah karbon. Perdebatan pun muncul: apakah elektrifikasi semata cukup dianggap sebagai kemajuan iklim? Negara-negara kepulauan Pasifik yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut mendesak peta jalan global yang lebih jelas untuk meninggalkan bahan bakar fosil.
Di sisi lain, negara produsen minyak dan gas seperti Arab Saudi berargumen bahwa fosil masih bisa menjadi bagian signifikan dari bauran energi asalkan disertai teknologi penangkap emisi. Konferensi ini juga menyoroti dampak perang AS-Israel terhadap Iran yang mengganggu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, memicu lonjakan harga bahan bakar global dan mendorong beberapa negara Asia kembali meningkatkan ketergantungan pada batu bara.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat global, inisiatif ini berpotensi mempercepat transisi energi dan menstabilkan biaya listrik jangka panjang. Namun, tanpa jaminan sumber rendah karbon, risiko greenwashing tetap ada. Sementara itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi pengingat keras bahwa ketergantungan pada energi impor adalah kerentanan nyata—sejalan dengan narasi Turki bahwa elektrifikasi berbasis sumber domestik adalah kunci kedaulatan energi.