KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulangkan sekitar 10.000 warga Myanmar sejak Januari lalu. Kebijakan ini diambil meskipun ada peringatan keras dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan badan pengungsi PBB (UNHCR) terkait keselamatan para pengungsi.
Dalam pernyataannya di parlemen, Anwar merinci bahwa sebagian dari mereka dikirim pulang menggunakan pesawat yang disiapkan pemerintah Myanmar, sementara hampir 1.500 orang lainnya dideportasi melalui jalur laut dalam seminggu terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral antara kedua negara.
Anwar mengakui adanya kekhawatiran mengenai risiko keselamatan, terutama bagi minoritas Muslim Rohingya. Namun, ia menegaskan bahwa otoritas Myanmar telah memberikan jaminan bahwa warganya tidak akan disakiti setelah kembali. "Syarat yang kami ajukan adalah mereka harus membawa pulang warganya, dan memperlakukan mereka dengan adil tanpa ada kekerasan atau pelanggaran hak," ujar Anwar.
Isu ini akan menjadi agenda pembicaraan utama saat Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur dalam beberapa hari ke depan. Kunjungan tersebut dianggap sebagai upaya diplomatik junta militer untuk mendapatkan legitimasi internasional, meskipun Myanmar saat ini sedang dilanda perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta 2021.
UNHCR sebelumnya menyatakan keprihatinan karena staf mereka tidak diizinkan menemui para pengungsi untuk memastikan apakah kepulangan mereka benar-benar bersifat sukarela. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya razia terhadap komunitas pengungsi di Malaysia oleh petugas imigrasi.