Presiden Brasil, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, terang-terangan melontarkan kritik keras terhadap inisiatif 'Dewan Perdamaian' yang digagas Donald Trump. Lula menuduh mantan Presiden AS itu berambisi mendirikan 'PBB tandingan' dan mengendalikan dunia sendirian, hanya untuk kepentingannya.
Dalam pidatonya di Rio Grande do Sul, Jumat, Lula menegaskan bahwa daripada memperbaiki PBB yang sudah ada, Trump justru berencana menciptakan organisasi baru yang seolah hanya dirinya pemilik tunggal. 'Dia ingin mengatur dunia lewat Twitter,' kata Lula, menyoroti cara Trump yang kerap membuat gebrakan global melalui media sosial yang sering memicu kontroversi.
Lula vokal membela sistem multilateralisme, menentang apa yang disebutnya sebagai 'hukum rimba' dalam hubungan internasional. Ia memperingatkan bahwa Piagam PBB kini terancam dirobek-robek, sebuah ancaman serius bagi tatanan global yang stabil dan berkeadilan.
Kritik Lula ini muncul tak lama setelah ia berbicara melalui telepon dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, yang mendesak Brasil untuk menjaga 'peran sentral' PBB dalam urusan internasional. Selain itu, ini juga bertepatan dengan AS yang menarik diri dari puluhan badan PBB dan Trump meluncurkan 'Board of Peace' di Davos, Swiss, dalam Forum Ekonomi Dunia. Langkah ini seolah memperkuat agenda 'America First' Trump yang kerap menerapkan tarif dan ancaman militer, sampai-sampai sekutu Washington pun mulai meragukan kepercayaan mereka terhadap Negeri Paman Sam.
Yang makin memicu kontroversi, Dewan Perdamaian Trump ini turut menggandeng Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang notabene dituduh melakukan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Pasukan Netanyahu juga dilaporkan menewaskan lebih dari 300 staf UNRWA di Gaza, sebuah fakta yang menuai kecaman global.
Meski awalnya disebut akan mengawasi pembangunan kembali Gaza pasca-konflik berkepanjangan, dokumen setebal 11 halaman Piagam Dewan Perdamaian ini ternyata tidak menyinggung Gaza sama sekali, mengindikasikan cakupan misi yang mungkin lebih luas dari dugaan awal.
Sementara itu, PBB sendiri, yang berdiri pasca-Perang Dunia II sebagai penjaga perdamaian, sedang menghadapi krisis pendanaan untuk aktivitas kemanusiaan dan HAM-nya. AS dan negara Barat lainnya disebut mengalihkan dana dari bantuan internasional ke belanja militer. PBB butuh sekitar $3,72 miliar setahun, dengan AS diwajibkan menyumbang $820 juta pada 2025 – meski selama pemerintahan Trump, AS sempat menunggak pembayaran. Bandingkan dengan persyaratan Dewan Perdamaian yang meminta $1 miliar dari anggotanya yang ingin bertahan lebih dari tiga tahun, sebuah jumlah yang fantastis.
Situasi ini tidak hanya menggambarkan ketegangan geopolitik antara kekuatan lama dan ambisi baru, tapi juga menyoroti potensi erosi sistem multilateral yang telah menjadi fondasi stabilitas global selama puluhan tahun. Bagi masyarakat dunia, manuver ini patut dicermati karena bisa mengubah tatanan hubungan internasional secara drastis, terutama dengan absennya fokus kemanusiaan yang jelas dari inisiatif baru tersebut, ditambah lagi dengan anggota yang memiliki catatan kontroversial.