Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak. Pemerintahan koalisi tengah yang dipimpin Perdana Menteri Donald Tusk mengambil langkah tegas dengan menangguhkan dua petinggi Mahkamah Konstitusi (Constitutional Tribunal), memicu bentrokan langsung dengan kubu oposisi nasionalis.
Langkah ini diambil setelah hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini menilai bahwa Presiden Tribunal, Bogdan Swieczkowski, dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski, tidak sah secara hukum. Akibatnya, ratusan demonstran berkumpul di depan gedung Mahkamah di Warsawa pada Jumat malam. Aparat kepolisian antihuru-hara terpaksa dikerahkan untuk mengamankan area, dan tiga orang dilaporkan ditangkap karena mencoba menerobos kompleks pengadilan.
Partai oposisi Law and Justice (PiS) mengecam keras manuver ini. Presiden Karol Nawrocki, yang merupakan sekutu PiS, bahkan membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Senegal dan memutar balik pesawatnya untuk segera kembali ke Polandia guna merespons krisis ini.
Perdana Menteri Tusk membela tindakannya. Menurutnya, langkah tegas ini krusial untuk memulihkan supremasi hukum dan independensi peradilan yang selama bertahun-tahun diintervensi secara politis oleh pemerintahan sebelumnya. Sengketa ini sebenarnya berakar dari perselisihan kursi hakim sejak 2015, di mana saat itu terjadi tumpang tindih pengangkatan hakim antara parlemen lama dan baru. Krisis ini mendapat sorotan tajam karena Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan undang-undang, sehingga siapa yang duduk di kursi hakim sangat menentukan arah kebijakan negara.
Dampak bagi masyarakat Polandia sangat signifikan. Ketidakpastian hukum ini membuat warga khawatir akan stabilitas demokrasi dan perlindungan hak asasi mereka. Selain itu, konflik ini berpotensi memperlambat pencairan dana pemulihan ekonomi dari Uni Eropa yang selama ini tertahan akibat sengketa aturan hukum.