Presiden AS Donald Trump baru saja membuat keputusan mengejutkan dengan mencabut sementara undang-undang maritim berusia lebih dari seabad, Jones Act. Langkah ini diambil di tengah konflik AS-Israel melawan Iran yang memanas, dan diharapkan bisa menekan lonjakan harga bahan bakar yang mencekik. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah kebijakan drastis ini benar-benar efektif meredakan krisis energi, atau justru membawa risiko baru?
Gedung Putih pada Rabu lalu mengeluarkan kebijakan pencabutan Jones Act selama 60 hari. Aturan yang berlaku sejak tahun 1920 ini mewajibkan barang yang diangkut antar pelabuhan AS harus menggunakan kapal buatan AS, berbendera AS, dan sebagian besar dimiliki oleh AS. Dengan pencabutan sementara ini, kapal-kapal berbendera asing kini diizinkan mengangkut kargo ke pelabuhan-pelabuhan Negeri Paman Sam. Administrasi Trump berargumen, langkah ini penting untuk menekan biaya pengiriman dan mempercepat pasokan komoditas vital seperti minyak, gas alam, pupuk, dan batu bara di tengah krisis.
Keputusan ini tidak lepas dari situasi geopolitik yang memanas. Kurang dari tiga minggu setelah dimulainya perang yang dipimpin AS dan Israel melawan Iran, Teheran telah memblokade sebagian besar pengiriman melalui Selat Hormuz. Selat sempit ini krusial, karena menjadi jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Sejak perang dimulai 28 Februari lalu, jumlah tanker yang melintas anjlok drastis, menyebabkan lebih dari 400 kapal terdampar dan 20 kapal diserang di area tersebut. Akibatnya, harga bahan bakar melonjak tajam di seluruh dunia.
Namun, kebijakan pencabutan Jones Act ini menuai kritik tajam, terutama dari serikat pekerja industri maritim AS. American Maritime Officers, sebuah serikat buruh maritim, meragukan efektivitasnya. "Pencabutan Jones Act tidak akan menurunkan harga bensin. Pendorong utama harga bensin adalah biaya minyak mentah, bukan biaya pengiriman domestik," tulis mereka dalam surat kepada Presiden Trump. Mereka khawatir, justru operator kapal asing yang akan diuntungkan, karena mereka seringkali menghindari pajak AS, mengandalkan upah buruh rendah, dan beroperasi di bawah rezim regulasi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan tenaga kerja internasional.
Selain mencabut Jones Act, Trump juga berencana melepas 172 juta barel minyak dari Cadangan Minyak Strategis AS untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Rachel Ziemba, seorang peneliti senior di Center for a New American Security, menilai pencabutan Jones Act dirancang untuk mendukung langkah pelepasan cadangan minyak tersebut. Namun, Ziemba mengingatkan, dampaknya terhadap fluktuasi harga global kemungkinan besar akan terbatas, mengingat akar masalahnya berada pada skala konflik internasional dan terganggunya rantai pasok global di Selat Hormuz. Masyarakat perlu memantau apakah kebijakan ini benar-benar bisa meringankan beban atau hanya menjadi solusi jangka pendek yang memicu perdebatan baru.