Gelombang kekerasan terhadap politisi kembali mencuat dan memicu kekhawatiran serius. Di Amerika Serikat, anggota Kongres Ilhan Omar terpaksa angkat kaki dari kediamannya di Washington DC. Keputusan ini diambil setelah agen federal menggerebek rumahnya pekan lalu terkait penyelidikan kriminal yang masih berjalan. NBC News melaporkan, dakwaan yang membayangi Omar kemungkinan mencakup konspirasi dan pemberian keterangan palsu dalam dokumen imigrasi. Politisi kelahiran Somalia ini memang kerap jadi sasaran teori konspirasi sayap kanan soal status kewarganegaraannya, tuduhan yang selalu ia bantah sebagai kebohongan keji.
Omar mengaku tak bisa lagi tinggal di rumahnya karena alamatnya sudah beredar luas dan ancaman kematian yang terus ia terima. Ia khawatir keselamatan anak-anaknya yang keluar-masuk rumah tersebut. Insiden ini bukan yang pertama. Awal tahun ini, ia disemprot zat misterius saat menghadiri pertemuan warga di Minneapolis.
Sementara itu, di Australia, anggota parlemen independen Helen Haines mengalami nasib jauh lebih nahas. Ia kehilangan kedua kakinya setelah ditabrak mobil di luar kantor daerah pemilihannya. Polisi setempat menyebut ini sebagai serangan terarah dan memperingatkan maraknya ekstremisme online. Pelaku, Brendan Nugent (43), diduga sengaja memutar balik kendaraannya dan menabrak Haines hingga terjepit, lalu mundur dan menabraknya lagi. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke membenarkan aksi brutal tersebut.
Pengamat politik dari Queen Mary University London, Sofia Collignon, menilai serangan fisik seperti yang dialami Haines masih tergolong jarang secara angka. Namun, tren kekerasan dan intimidasi terhadap wakil rakyat jelas meningkat. Bagi masyarakat, fenomena ini menjadi sinyal bahaya: ruang demokrasi makin terancam ketika para legislator tak lagi aman menjalankan tugasnya. Informasi dari media lain menunjukkan pola serupa di berbagai negara, di mana polarisasi politik dan ujaran kebencian di dunia maya berujung pada aksi nyata di lapangan.