Pesta demokrasi di Thailand kembali memanas. Menjelang pemilihan umum akhir pekan ini, Partai Rakyat, yang akrab disebut 'Partai Oranye', berhasil menarik perhatian publik luas. Bus-bus kampanye oranye mereka telah menjelajahi kota dan desa dalam tur 'Pilih Masa Depan', menggaungkan janji perubahan yang sangat dinanti. Dukungan mengalir deras, terlihat dari ribuan massa di setiap kampanye dan jutaan penonton video daring mereka. Banyak yang berharap, kali ini masa depan demokratis yang dijanjikan partai reformis itu benar-benar terwujud.
Namun, sejarah politik Thailand menunjukkan bahwa memenangkan pemilu belum tentu menjamin kekuasaan. Selama lebih dari seperempat abad, negara Gajah Putih ini terjebak dalam lingkaran tak berujung: partai-partai reformis memenangkan suara, tetapi kemudian disingkirkan oleh elite konservatif yang loyal pada monarki, baik melalui putusan pengadilan, kudeta militer, maupun intervensi lainnya.
Partai Oranye adalah jelmaan terbaru dari gerakan progresif ini. Pendahulunya bahkan memenangkan pemilu 2023 dengan 151 kursi di parlemen, namun gagal membentuk pemerintahan karena diblokir Senat yang ditunjuk militer, lalu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena seruannya membatasi kekuasaan monarki.
'Jumlah 'tentara' kami mungkin bertambah, tapi gudang senjata kubu konservatif masih sangat mematikan,' ujar Thankrit Duangmaneeporn, co-director dokumenter 'Orange Movement'. Ia berharap dukungan masif di kotak suara bisa memaksa elite untuk berkompromi.
Survei terbaru, termasuk dari National Institute of Development Administration, menunjukkan Partai Rakyat kembali memimpin. Pemimpin mereka, Natthaphong Ruengpanyawut, menempati posisi teratas calon perdana menteri dengan 29,1 persen. Sementara untuk daftar partai, Partai Rakyat unggul dengan 34,2 persen.
Meski begitu, para analis menyebut Partai Bhumjaithai yang konservatif, pimpinan Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul, justru punya peluang lebih besar membentuk pemerintahan. Pasalnya, seorang perdana menteri harus didukung 251 anggota legislatif. Jika Partai Rakyat tidak bisa mencapai angka itu sendiri, Bhumjaithai bisa bermanuver dengan dukungan para pembuat kebijakan konservatif, Partai Pheu Thai (partai mantan PM Thaksin Shinawatra), dan partai-partai kecil lainnya.
Kondisi ini menggambarkan pertarungan sengit antara keinginan rakyat untuk perubahan dan kekuatan institusional yang mapan. Siklus politik yang berulang ini berpotensi memicu kekecewaan dan frustrasi publik, serta menjaga ketidakstabilan politik Thailand tetap membara, menantang esensi demokrasi itu sendiri.