Serangkaian kunjungan para pemimpin Barat ke Beijing belakangan ini, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini pertanda adanya pergeseran aliansi geopolitik global, di mana Barat mulai merapat ke China dan menjauhi Amerika Serikat?
Sebuah analisis mendalam dari China Institute University of Alberta menyimpulkan bahwa anggapan tersebut keliru. Kunjungan-kunjungan ini bukanlah bentuk pembelotan strategis, melainkan adaptasi taktis yang berlandaskan pragmatisme ekonomi. Para pemimpin Barat sedang mencari keseimbangan baru: menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan China, namun tetap mempertahankan aliansi keamanan jangka panjang dengan Amerika Serikat.
Fenomena ini muncul setelah era Presiden Donald Trump yang dinilai sempat menggoyahkan kepercayaan sekutu Barat. Kebijakan perang dagang dan perlakuan keras Washington terhadap mitra-mitra Eropa dan Amerika Utara membuat banyak pihak sadar akan perlunya 'jalan ketiga' atau 'otonomi strategis'. Seperti yang diungkapkan PM Kanada Mark Carney, tatanan internasional yang dipimpin AS sudah berakhir, digantikan oleh 'keretakan' di mana setiap negara harus mencari jalannya sendiri.
Fokus utama dalam kunjungan ke Beijing adalah diversifikasi ekonomi, pengamanan pasokan energi dan mineral penting, serta mitigasi risiko dalam rantai pasok global. Ini adalah upaya untuk menghindari dampak buruk jika terjadi 'pemaksaan' oleh kekuatan besar, bukan berarti mereka mengganti satu patron dengan patron lainnya.
Bukti konkretnya, meski banyak kerja sama praktis yang dibahas, pernyataan bersama dari kunjungan tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan strategis fundamental. Ini menegaskan sifat transaksional, bukan transformasional, dari hubungan tersebut.
Prioritas keamanan tetap menjadi fondasi tak tergoyahkan. Contoh paling nyata adalah keputusan Australia mengambil alih kembali kendali Pelabuhan Darwin dari penyewa China, meskipun pelabuhan tersebut menguntungkan dan tinjauan resmi tidak menemukan ancaman keamanan langsung. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam situasi strategis yang tidak pasti, persepsi dan keselarasan aliansi seringkali lebih kuat daripada evaluasi teknokratis atau keuntungan ekonomi semata. Loyalitas utama tetap pada keamanan dan aliansi strategis.
Bagi Indonesia, fenomena ini relevan. Sebagai negara yang juga berusaha menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar, konsep 'otonomi strategis' Barat mirip dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara-negara, termasuk Indonesia, perlu terus memperkuat ketahanan ekonomi dan strategisnya sendiri, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa harus terikat secara mutlak atau menjadi korban persaingan antar-kekuatan besar.