Addis Ababa, Al Jazeera – Ethiopia akhirnya menggelar pemilihan umum (Pemilu) nasional untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Damai Tigray ditandatangani empat tahun lalu. Pemilu yang berlangsung hari ini diprediksi akan dimenangkan oleh Partai Kemakmuran pimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed.
Meski menjadi momen bersejarah, proses demokrasi ini diwarnai kontroversi. Jutaan warga di wilayah Tigray dan Amhara dipastikan tidak bisa memberikan suaranya. Oposisi juga menuding pemerintah sengaja mengeksklusi sejumlah partai pesaing dari daftar peserta pemilu.
Analisis Dampak: Situasi ini menunjukkan bahwa meski perang skala besar sudah berakhir, luka politik dan sosial di Ethiopia masih menganga. Ketidakmampuan warga Tigray dan Amhara untuk memilih berpotensi memicu ketidakstabilan baru. Media internasional melaporkan bahwa tanpa partisipasi penuh dari dua wilayah konflik utama ini, legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan, baik di dalam negeri maupun oleh komunitas global. Ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Abiy Ahmed dalam menjaga persatuan pasca-konflik.