Penutupan Gerbang Rafah selama 18 bulan baru saja berakhir sebagian, namun ada kejutan di baliknya. Militer Israel kini memberi nama "Regavim" pada pos pemeriksaan baru di wilayah yang dikuasainya, tepat di luar perbatasan Gaza-Mesir. Nama ini bukan sembarang nama, melainkan kode ideologis yang sarat makna dan memicu kekhawatiran baru tentang niat jangka panjang Israel di Gaza.
Pergerakan warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza dari Mesir kini harus melewati pos baru bernama Regavim. Bagi militer Israel, ini mungkin hanya prosedur rutin. Namun, para analis dari Al Jazeera melihat ada pesan tersembunyi di balik pemilihan nama "Regavim" dan "Nekez" (titik inspeksi), yang mengindikasikan pergeseran fokus dari kontrol keamanan semata ke kontrol populasi dan klaim atas tanah.
Dalam bahasa Ibrani, "Regavim" berarti "gumpalan tanah" atau sebidang tanah subur. Istilah ini punya resonansi kuat dengan memori kolektif Zionis tentang "penebusan tanah", yang akrab dengan lagu anak-anak "Dunam Po Ve Dunam Sham" (Se-dunam di Sini, Se-dunam di Sana), sebuah himne gerakan pemukiman awal. Ini mengisyaratkan bahwa kehadiran militer Israel di Gaza bukan sekadar misi keamanan sementara, melainkan upaya "memperebutkan tanah" seperti yang dicanangkan para pionir awal.
Kaitan ideologis ini semakin kuat karena "Regavim" juga merupakan nama sebuah LSM sayap kanan ekstrem yang didirikan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. LSM ini dikenal agresif dalam memperluas kontrol Israel di Tepi Barat yang diduduki, bahkan disebut sebagai "petugas intelijen" negara dalam memetakan dan menghancurkan struktur Palestina. Penerapan nama ini di Rafah, menurut analis Mohannad Mustafa, adalah pesan subliminal tentang pergeseran fokus Israel dari kontrol keamanan semata menuju aneksasi dan dehumanisasi penduduk Palestina.
Dampak penamaan ini sangat signifikan bagi masyarakat Palestina dan masa depan Gaza. Jika benar ini sinyal pergeseran menuju strategi "perebutan tanah" ala Tepi Barat, artinya status Gaza sebagai wilayah yang disengketakan akan semakin kabur, digantikan oleh narasi klaim permanen Israel. Ini berpotensi memperparah ketegangan, memicu reaksi keras dari komunitas internasional, dan semakin mempersulit upaya perdamaian yang berkelanjutan. Langkah ini bisa jadi gambaran awal dari bagaimana Israel berencana mengelola wilayah pasca-konflik, dengan penekanan pada kontrol demografi dan geografis, bukan hanya keamanan.