Amerika Serikat meluncurkan sebuah inisiatif bernama 'Board of Peace' untuk masa depan Gaza. Namun, sorotan tajam muncul karena dalam forum penting ini, suara Palestina justru absen, menimbulkan pertanyaan besar tentang legitimasi dan efektivitas upaya rekonstruksi di wilayah yang luluh lantak itu.
Inisiatif ini disebut sebagai 'fase kedua gencatan senjata' dengan janji rekonstruksi masif. Bayangkan, miliaran dolar siap digelontorkan untuk membangun kembali Gaza. Tapi anehnya, warga Palestina sendiri tidak memiliki kursi di meja perundingan yang akan menentukan nasib tanah air mereka. Kendali penuh tetap berada di tangan pihak-pihak luar, sementara kondisi nyata di lapangan bagi penduduk Gaza nyaris tak berubah.
Situasi ini jelas memicu kekhawatiran serius tentang kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Bagaimana mungkin sebuah rencana perdamaian atau rekonstruksi bisa efektif dan diterima jika pihak yang paling terdampak tidak memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan? Kehilangan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka berpotensi memperpanjang ketidakpercayaan dan bahkan memicu konflik baru di masa depan.
Banyak pengamat internasional menilai, upaya rekonstruksi fisik, tanpa disertai pembangunan kembali kepercayaan dan partisipasi politik yang bermakna dari warga lokal, berisiko besar menjadi sia-sia. Inisiatif yang mengecualikan suara tuan rumah hanya akan memperparah rasa keterasingan dan penindasan. Masyarakat dunia mendesak agar setiap langkah menuju perdamaian dan pembangunan di Gaza harus menempatkan rakyat Palestina sebagai inti dari setiap solusi, bukan sekadar objek dari keputusan pihak asing.