Ketegangan di Tepi Barat memuncak menjelang pemilihan umum Israel yang digelar Selasa (25/3). Militer Israel (IDF) resmi menutup seluruh akses perbatasan darat dan melarang pekerja Palestina masuk ke wilayah pemukiman Israel. Kebijakan ini diumumkan langsung setelah insiden penembakan yang menewaskan dua tentara Israel di pos pemeriksaan pada Jumat lalu.
Penutupan ini bukan sekadar pengetatan biasa. Otoritas setempat juga memberlakukan larangan masuk bagi pekerja Palestina ke kawasan industri dan permukiman sejak Minggu. Kondisi ini memukul balik ekonomi warga, mengingat sebelum konflik 7 Oktober 2023, lebih dari 100.000 pekerja Palestina punya izin melintas. Kini, hanya segelintir yang izinnya dipulihkan.
Analisis dampak bagi masyarakat sipil sangat berat. Operasi militer besar-besaran di Hebron tidak hanya membatasi gerak 200.000 penduduk, tetapi juga meratakan permukiman. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut sekitar 2.000 warga terpaksa mengungsi akibat rumah dan tempat usaha mereka dirobohkan. Praktik ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai hukuman kolektif.
Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjanjikan "kejutan besar" bagi Otoritas Palestina. Wali Kota Hebron, Youssef al-Jaabari, menilai operasi ini sarat muatan politik untuk meraup suara dari kelompok kanan dan pemukim menjelang pencoblosan. Situasi ini diperkeruh dengan gelombang demonstrasi anti-pemerintah di Tel Aviv yang menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan pada serangan 7 Oktober 2023 silam.