MOSKOW, (Editorial) – Di balik gencarnya Rusia mengekspor teknologi nuklir ke berbagai negara, negeri Beruang Merah itu menghadapi bom waktu finansial dan keselamatan di dalam negerinya sendiri. Puluhan reaktor nuklir tua peninggalan era Soviet yang tersebar di Rusia kini memasuki masa pensiun, namun biaya pembongkarannya (decommissioning) diprediksi akan membengkak jauh melampaui kemampuan kas negara.
Data dari perusahaan energi nuklir raksasa Rusia, Rosenergoatom, mengungkapkan bahwa mereka berencana menonaktifkan 35 reaktor dalam waktu dekat. Masalahnya, estimasi biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar 21 miliar euro. Celakanya, ada kekurangan dana (funding shortfall) sebesar 18,7 miliar euro. Artinya, Rusia hanya memiliki dana kurang dari setengah dari total kebutuhan pembongkaran tersebut.
Untuk menutupi keterbatasan ini, Rusia menerapkan strategi penundaan. Alih-alih membongkar total reaktor yang mati, mereka memilih menyimpannya dalam status "safe storage" (penyimpanan aman jangka panjang). Langkah ini memang menghemat biaya saat ini, tetapi memindahkan beban masalah ke generasi mendatang. Yayasan lingkungan Bellona memperingatkan bahwa sekitar tahun 2037, kewajiban pembongkaran Rosatom bisa melebihi keuntungan bersih perusahaan.
Masalah ini diperparah oleh pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa biaya pembongkaran biasanya membengkak berkali-kali lipat dari estimasi awal. Contohnya di Lubmin, Jerman, biaya awal 1 miliar euro meledak menjadi 10 miliar euro. Hal serupa terjadi pada proyek Ignalina di Lituania yang molor hingga puluhan tahun.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Rusia, penundaan ini bukan hanya soal uang, tetapi soal keselamatan jiwa. Semakin lama reaktor tua dibiarkan tanpa pembongkaran total, risiko kebocoran radiasi akibat kerusakan struktur semakin besar. Sementara itu, bagi dunia internasional, ini menjadi ironi: Rusia gencar menjual reaktor baru ke Turki dan Bangladesh, namun gagal mengelola limbah dan sisa reaktor tuanya sendiri. Ketergantungan pada teknologi nuklir Rusia perlu diwaspadai, karena negara tersebut belum memiliki rekam jejak yang bersih dalam mengelola akhir siklus hidup nuklir mereka.