Presiden Lebanon, Joseph Aoun, melontarkan tudingan keras kepada Israel. Ia menuduh pasukan Israel telah melakukan "kejahatan lingkungan" setelah kedapatan menyemprotkan zat tak dikenal di sejumlah kota di Lebanon selatan. Aksi kontroversial ini disebut Beirut sebagai zat beracun yang mengancam kesehatan warga dan merusak lingkungan.
Presiden Aoun tak tinggal diam. Pada Rabu lalu, ia mengecam keras tindakan Israel tersebut, bahkan memerintahkan seluruh lembaga pemerintah untuk mengambil langkah diplomatik dan hukum demi merespons "agresi" ini. Menurutnya, penyemprotan zat misterius itu merupakan "pelanggaran mencolok" atas kedaulatan Lebanon serta "kejahatan lingkungan dan kesehatan" bagi rakyat dan tanah Lebanon. Ini juga disebutnya sebagai "kelanjutan dari serangan berulang Israel terhadap Lebanon dan rakyatnya".
Insiden ini bukan yang pertama. Sejak kesepakatan gencatan senjata antara Hezbollah dan Israel yang dicapai pada November 2024, Israel disebut kerap melancarkan serangan hampir setiap hari, sebuah pelanggaran serius terhadap kesepakatan tersebut. Aoun mendesak komunitas internasional dan organisasi PBB terkait untuk bertanggung jawab menghentikan praktik berbahaya yang menargetkan lahan pertanian, mata pencarian, serta mengancam kesehatan dan lingkungan warga ini.
Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan, UNIFIL, mengonfirmasi telah diberitahu oleh militer Israel pada Senin sebelumnya bahwa mereka akan menyemprotkan "zat kimia non-toksik" dari udara di area dekat perbatasan. Pemberitahuan ini bahkan memaksa UNIFIL untuk menangguhkan belasan aktivitas dan meminta personelnya tetap berlindung. Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Selasa lalu menyatakan UNIFIL menghentikan operasinya selama sembilan jam akibat insiden itu. Setelahnya, UNIFIL bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk mengumpulkan sampel zat yang disemprotkan guna diuji toksisitasnya. Namun, hingga kini, sifat pasti dari zat kimia tersebut masih belum jelas.
Dujarric sebelumnya pada Senin menekankan keprihatinannya terhadap setiap aktivitas yang membahayakan pasukan perdamaian dan warga sipil. Ia juga mengingatkan semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang menjadi dasar gencatan senjata di Lebanon selatan sejak berakhirnya perang antara Israel dan Hezbollah pada tahun 2006.
Konteks ketegangan di perbatasan ini memang kian memanas. Israel masih menduduki lima titik di wilayah Lebanon dan menghalangi pembangunan kembali beberapa desa perbatasan yang rata dengan tanah. Hal ini mencegah puluhan ribu pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Upaya diplomatik pemerintah Lebanon untuk menghentikan pelanggaran Israel sejauh ini belum membuahkan hasil. Pada Januari lalu saja, Kementerian Luar Negeri Lebanon melaporkan 2.036 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dalam tiga bulan terakhir ke PBB. Di sisi lain, Beirut sempat mengeluarkan dekrit untuk melucuti senjata Hezbollah tahun lalu, namun kelompok yang didukung Iran itu menolaknya, berdalih sayap bersenjata mereka penting untuk membendung agresi Israel.