Pemilu Israel yang digelar Selasa (25/3) disebut-sebut sebagai yang paling menentukan dalam sejarah negara itu. Namun, di balik hingar-bingar kampanye, para kandidat utama justru menunjukkan kesamaan pandangan dalam isu-isu besar, terutama soal Gaza dan Iran. Tidak ada satu pun dari mereka yang mempertanyakan kelanjutan operasi militer di Gaza pasca-serangan 7 Oktober 2023, maupun konflik dengan Iran. Konsensus ini menunjukkan bahwa perbedaan utama antar-kandidat sebenarnya terletak pada politik internal dan visi masa depan karakter negara, bukan pada kebijakan luar negeri yang agresif.
Poin utama yang menjadi pembeda adalah sosok Benjamin Netanyahu sendiri. Pemilih dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang kontroversial, atau beralih ke koalisi lawan yang menjanjikan agenda serupa namun dalam koridor hukum yang lebih ketat. Isu domestik yang paling menyita perhatian adalah wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks (Haredi). Netanyahu sangat bergantung pada dukungan partai Haredi di parlemen, yang menuntut undang-undang pengecualian wajib militer bagi pemuda mereka. Ini menjadi polemik di tengah meningkatnya biaya ekonomi dan korban jiwa akibat perang.
Selain itu, reformasi peradilan yang digagas Netanyahu pada 2022 silam masih menjadi luka terbuka. Upaya pemerintahannya untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung sempat memicu protes massal pada 2023 sebelum akhirnya mereda karena perang. Koalisi saat ini telah meloloskan undang-undang yang mengubah cara hakim dipilih, memicu kekhawatiran akan melemahnya demokrasi. Sementara itu, isu Palestina dan solusi dua negara nyaris tidak dibahas secara serius oleh para kandidat, meski masyarakat internasional terus menekan. Para pengamat menilai pemilu ini akan menentukan seberapa jauh Israel akan bergeser ke kanan dan bagaimana nasib demokrasi mereka di masa depan.