Polandia tengah dilanda gejolak politik yang sengit setelah penangguhan ketua Mahkamah Konstitusi (Constitutional Tribunal), Bogdan Swieczkowski, memicu protes besar di Warsawa. Kepolisian setempat dikerahkan untuk mengamankan area pengadilan setelah massa pendukung oposisi melempari petugas dengan benda-benda berbahaya, yang berujung pada penahanan tiga orang.
Penangguhan ini merupakan puncak dari drama panjang sengketa hukum yang telah melumpuhkan fungsi pengadilan selama enam bulan terakhir. Menteri Kehakiman Waldemar Zurek menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil karena Swieczkowski dianggap gagal menjalankan tugasnya dengan menghalangi hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk mengambil sumpah jabatan.
Perdana Menteri Donald Tusk, yang memimpin koalisi pro-Eropa, menegaskan bahwa pemulihan supremasi hukum adalah kewajiban pemerintah. Ia mengakui bahwa proses ini sulit dan menyakitkan setelah bertahun-tahun kekacauan di bawah pemerintahan sebelumnya. Namun, situasi semakin rumit karena Presiden Karol Nawrocki, yang bersekutu dengan oposisi, memilih memutar balik pesawatnya dari Senegal untuk merespons krisis ini, sementara ia sendiri masih menolak melantik tiga hakim pilihan parlemen.
Analisis Dampak: Langkah penangguhan ini adalah upaya keras pemerintah saat ini untuk membersihkan intervensi politik di peradilan yang diwariskan dari rezim Law and Justice (PiS). Bagi masyarakat Polandia, ini adalah ujian demokrasi yang menentukan apakah independensi hukum bisa ditegakkan kembali atau justru memperdalam polarisasi politik yang sudah tajam. Konflik ini juga menjadi sorotan Uni Eropa yang lama mengkritik Polandia soal kemunduran demokrasi.