Jakarta - Lima tokoh utama oposisi Israel resmi menandatangani pakta non-agresi pada 26 September lalu. Langkah ini diambil untuk menyatukan kekuatan guna menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilu yang dijadwalkan 27 Oktober mendatang. Pertemuan yang berlangsung berjam-jam di kediaman Yair Lapid di Tel Aviv itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Zionis yang berfokus pada perbaikan dan rekonstruksi.
Meski bersatu, para pemimpin ini tetap memiliki pandangan yang sangat kanan terkait isu Palestina. Analis dari King's College London, Ahron Bregman, menilai bahwa tokoh-tokoh seperti Naftali Bennett, Avigdor Liberman, dan Gadi Eisenkot tidak akan menyentuh akar masalah konflik, yaitu aspirasi kemerdekaan Palestina. Hampir semua kandidat, kecuali Yair Golan dari Partai Demokrat, menolak ide negara Palestina. Bahkan Partai Demokrat hanya melihatnya sebagai tujuan jangka panjang yang tidak jelas.
Selain itu, tidak ada satu pun dari mereka yang mengakui tindakan militer Israel di Gaza sebagai genosida atau kejahatan perang, meski korban jiwa telah melampaui 74.000 orang. Kritik mereka terhadap operasi militer di Lebanon, Suriah, hingga Iran lebih banyak menyoroti citra buruk Israel di mata internasional, bukan pada dampak kemanusiaan. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Israel secara umum masih condong ke kanan, sehingga perubahan kebijakan signifikan terhadap Palestina sulit diharapkan meski terjadi pergantian kekuasaan.