PBB melalui para pakar independennya mendesak pemerintah India untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes mahasiswa dan kelompok oposisi. Desakan ini muncul setelah gelombang demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, buntut penghapusan 130 juta nama dari daftar pemilih.
Dalam pernyataan resminya, para pakar PBB menyoroti laporan mengenai penganiayaan hingga kekerasan seksual yang dialami para demonstran selama penahanan. Mereka juga menyayangkan tindakan aparat yang melakukan lathi charge (pemukulan massal dengan tongkat) terhadap mahasiswa tak bersenjata, serta pemblokiran akses bagi ribuan orang yang ingin bergabung dalam aksi damai tersebut.
PBB menuntut penyelidikan imparsial terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan surveilans digital dan gangguan internet yang dinilai tidak proporsional. Sementara itu, pemerintah India dan KPU membantah tuduhan tersebut. Mereka berdalih penghapusan nama adalah upaya pembersihan data pemilih ganda, mati, atau pindah domisili, dan menegaskan bahwa warga yang namanya terhapus secara keliru masih dapat mengajukan banding.
Analisis Dampak: Eskalasi ketegangan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di India, terutama menjelang pemilu. Tuduhan penghapusan nama pemilih yang menargetkan kelompok minoritas dan masyarakat miskin bisa memicu polarisasi sosial yang lebih dalam. Selain itu, sikap pemerintah yang menolak kritik internasional dengan dalih kedaulatan negara berisiko mengisolasi India dari pengawasan hak asasi manusia global, meskipun secara domestik langkah ini mungkin dipakai untuk memperkuat narasi nasionalis.