Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah insiden ledakan ranjau darat pada 21 September lalu yang melukai tiga tentara Korea Selatan. Pyongyang resmi melayangkan surat protes kepada Dewan Keamanan PBB (UNSC), menuduh Seoul memutarbalikkan fakta dan melakukan provokasi dengan menuduh Korea Utara sebagai pelaku.
Dalam suratnya, perwakilan tetap Korea Utara di PBB menegaskan bahwa tuduhan Seoul adalah 'lelucon' untuk menghindari tanggung jawab atas eskalasi ketegangan. Pyongyang justru menilai langkahnya memperkuat perbatasan sebagai bentuk kedaulatan yang sah sesuai Piagam PBB. Mereka juga menyoroti aksi tembakan peringatan yang dilakukan tentara Korea Selatan di Zona Demiliterisasi (DMZ) sebagai pelanggaran piagam.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah lebih dulu mengirim surat kepada Presiden UNSC, menuding Korea Utara melanggar perjanjian gencatan senjata 1953 akibat penempatan ranjau tersebut. Komando PBB yang dipimpin Amerika Serikat juga mendukung temuan Seoul. Di tengah situasi panas ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan sempat mengusulkan dialog militer untuk memastikan lokasi perbatasan secara akurat guna mencegah bentrokan tak sengaja. Namun, saling tuduh di forum internasional ini menunjukkan jalur diplomasi masih sulit ditempuh, dan masyarakat sipil di kedua negara harus menanggung risiko eskalasi konflik yang terus meningkat.