Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan yang menembus kawasan Taman Nasional Big Bend di Texas Barat. Keputusan ini diambil setelah pengadilan membatalkan injunction (perintah penghentian sementara) yang sebelumnya menghalangi proyek tersebut.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai bahwa penghentian proyek justru menghambat pemerintah dalam menjalankan kepentingan keamanan perbatasan. Pemerintah berargumen bahwa kawasan Big Bend merupakan jalur strategis untuk penyeberangan ilegal dan peredaran narkoba, sehingga pembangunan tembok dianggap sebagai prioritas mendesak.
Namun, keputusan ini menuai protes keras dari kalangan pemerhati lingkungan dan sejumlah pejabat lokal. Taman Nasional Big Bend dikenal sebagai habitat bagi spesies langka seperti kelelawar hidung panjang Meksiko. Para penentang menilai pembangunan tembok akan merusak lanskap ekologis dan situs budaya di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Hakim Distrik Kathleen Cardone sempat memblokir proyek ini pada Oktober lalu. Ia menyoroti data yang menunjukkan bahwa sektor Big Bend hanya menyumbang 0,3 hingga 2,2 persen dari total penangkapan migran, meskipun wilayahnya mencakup lebih dari 25 persen garis perbatasan. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemerintah memiliki peluang besar untuk menang dalam argumen yurisdiksi berdasarkan Undang-Undang Reformasi Imigrasi Ilegal tahun 1996.