Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 1.000 warga sipil di Sudan tewas akibat serangan dron dalam lima bulan pertama tahun 2026. Angka ini melonjak tajam seiring dengan eskalasi perang saudara yang menggunakan teknologi perang tanpa awak secara masif.
Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyampaikan data mengerikan ini dalam pidatonya di Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin lalu. Ia menyebut penggunaan dron telah menjadi 'ciri utama' perang yang sebelumnya pecah pada April 2023 antara tentara pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo.
Bukan hanya serangan dron, Türk juga melaporkan masih marak terjadi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan massal, yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Situasi ini menjadikan Sudan sebagai krisis kemanusiaan dan pengungsian terburuk di dunia.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut 13,6 juta orang saat ini mengungsi. Lebih dari 21 juta penduduk sangat membutuhkan bantuan pangan. Sementara itu, angka kematian total akibat perang ini bervariasi. Lembaga pemantau konflik ACLED mencatat sekitar 56.000 orang tewas, namun perkiraan lain bisa mencapai 150.000 jiwa atau lebih.
Analisis Dampak: Lonjakan penggunaan dron ini mengubah peta perang secara dramatis. Kedua pihak kini berlomba-lomba menggunakan teknologi ini, bahkan sampai terjadi 'perang dron melawan dron'. Pakar militer khawatir tren ini akan memicu perlombaan senjata otomatis di Afrika. Türk pun memperingatkan, 'Senjata otonom tidak boleh menjadi lisensi untuk melakukan kekejaman.' Situasi ini menuntut komunitas internasional segera memperketat regulasi penggunaan sistem senjata otonom.