Wali Kota New York, Zohran Mamdani, akhirnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan peninjauan penggunaan kekuatan oleh Kepolisian New York (NYPD). Ini adalah audit pertama dalam sepuluh tahun terakhir. Langkah ini bukan tanpa alasan. Desakan dari kelompok progresif semakin kencang setelah serangkaian insiden mencoreng nama institusi penegak hukum terbesar di Amerika Serikat itu.
Pemicu utamanya adalah kasus penembakan Oscar Belgal, seorang pria 28 tahun, oleh petugas Imigrasi (ICE) di kawasan Marble Hill pekan lalu. Insiden yang terjadi saat Belgal sedang bersama anaknya yang berusia lima tahun itu memicu gelombang protes besar. Dalam aksi demonstrasi tersebut, aparat NYPD dinilai melakukan tindakan represif berlebihan.
Mamdani tidak hanya melakukan review. Pemerintah kota juga menyiapkan paket reformasi untuk memperkuat akuntabilitas. Salah satu sorotan utamanya adalah praktik oknum polisi yang memilih pensiun dini untuk menghindari sidang disiplin. Kasus terbaru melibatkan petugas yang menembak mati remaja 19 tahun, Win Rozario, tahun lalu. Petugas tersebut pensiun sebelum sidang digelar.
Langkah konkret lainnya adalah suntikan dana tambahan sebesar 2,6 juta dolar AS untuk Kantor Inspektur Jenderal. Dana ini digunakan untuk menyelidiki kebijakan dan pelanggaran yang dilakukan anggota NYPD. Selain itu, akan ada sistem notifikasi baru agar proses sidang disiplin wajib tuntas sebelum seorang petugas mengajukan pensiun.
Reformasi ini juga menyasar unit kontroversial Strategic Response Group (SRG). Unit respons cepat ini sering dikritik karena dianggap terlalu agresif saat menangani demonstran. Sebanyak 17 politisi tingkat negara bagian, termasuk Claire Valdez dan Darializa Avila Chevalier, menuntut pembubaran unit tersebut. Chevalier bahkan mengaku menjadi korban dorongan petugas saat berada di lokasi protes.