India baru saja memulai salah satu proyek statistik terbesar di dunia: sensus penduduk nasional. Lebih dari tiga juta petugas dikerahkan untuk mendata lebih dari 1,4 miliar jiwa penduduknya dalam proses setahun penuh, yang dimulai Rabu ini dan akan berakhir Maret 2025. Sensus raksasa ini bukan sekadar hitung-hitungan angka; ia berpotensi besar membentuk ulang program kesejahteraan dan representasi politik di seluruh negeri.
Proses sensus akan dibagi dua fase. Pada bulan pertama, para petugas akan fokus mengumpulkan informasi seputar kondisi perumahan dan tempat tinggal, dengan opsi pengisian data secara online melalui aplikasi smartphone. Kemudian, mulai September mendatang, fase kedua akan dilakukan untuk mendata informasi yang lebih mendalam, termasuk karakteristik sosial dan ekonomi penduduk, bahkan hingga detail agama dan kasta.
Nah, poin terakhir inilah yang paling krusial dan kerap memicu perdebatan sengit. Sistem kasta yang sudah berakar lama di India sangat berpengaruh dalam menentukan status sosial, akses pendidikan, kesempatan ekonomi, dan sumber daya. Namun, data spesifik mengenai jumlah orang dalam tiap kelompok kasta sangat terbatas, bahkan usang—terakhir kali dihitung pada masa penjajahan Inggris tahun 1931. Sejak kemerdekaan, sensus hanya menghitung kelompok marjinal seperti Dalit dan Adivasi. Pemerintahan sebelumnya sering menghindari penghitungan kasta secara penuh, khawatir langkah ini justru akan memicu ketegangan sosial dan gejolak di masyarakat.
Namun, di sisi lain, para pendukung sensus kasta berargumen bahwa data yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah dan program kesejahteraan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Data sensus secara keseluruhan akan menjadi landasan utama distribusi program pemerintah dan berbagai kebijakan publik. Lebih jauh lagi, hasil sensus ini bisa memicu perubahan drastis pada peta politik India, dengan kemungkinan penambahan kursi di parlemen dan legislatif negara bagian untuk mencerminkan pertumbuhan populasi. Undang-undang baru tahun 2023 yang mengalokasikan sepertiga kursi legislatif untuk perempuan juga akan membuat setiap penambahan kursi berarti semakin banyak perwakilan perempuan.
Dengan populasi yang kini diperkirakan melampaui 1,4 miliar jiwa (menggeser China sebagai negara terpadat di dunia sejak 2023), India menghadapi tantangan dan peluang besar. Sensus ini bukan hanya sekadar pendataan, melainkan cerminan ambisi India di panggung dunia—apakah mereka akan memanfaatkan data ini untuk menyatukan atau justru memperdalam perpecahan yang ada.