Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, akhirnya mendapatkan izin untuk menjalani sisa masa hukumannya dalam bentuk tahanan rumah. Keputusan ini diambil setelah partainya, United Malays National Organisation (UMNO), berhasil mengumpulkan dana sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp170 miliar melalui jalur crowdfunding (donasi publik) untuk membayar denda yang dibebankan kepadanya.
Langkah ini menjadi babak baru dalam kasus korupsi 1MDB yang menjerat Najib. Sejak 2022, Najib mendekam di penjara Kajang setelah dinyatakan bersalah atas penggelapan dana milik negara yang nilainya mencapai miliaran dolar. Pengacara Najib, Farhan Shafee, menyebutkan bahwa surat perintah tahanan rumah sudah diterima dan akan segera diserahkan ke pihak penjara pada Jumat ini.
Keputusan ini tidak lepas dari campur tangan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, yang pada September lalu menyetujui pemberian grasi. Dengan grasi tersebut, Najib diperbolehkan menjalani sisa hukumannya di rumah. Namun, proses pembayaran denda menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Karena rekening bank Najib dibekukan, UMNO bergerak cepat menggalang dana dari simpatisan untuk melunasi denda tersebut.
Meski demikian, kebijakan ini memicu kontroversi dan pertanyaan besar di tengah masyarakat Malaysia. Pengamat politik menilai keputusan ini berpotensi menimbulkan gejolak politik karena melibatkan citra pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang selama ini dikenal sebagai ikon antikorupsi. Spekulasi pun berkembang liar, apakah ada tekanan politik di balik lancarnya proses grasi ini, mengingat besarnya pengaruh politik Najib dan partainya di negeri jiran tersebut.
Sebagai catatan, kasus 1MDB melibatkan pencurian dana negara yang sangat masif. Penyidik menyebut sekitar 4,5 miliar dolar AS digelapkan dari dana investasi negara tersebut, dan lebih dari 1 miliar dolar AS di antaranya diduga mengalir ke Najib. Najib sendiri konsisten membantah semua tuduhan dan menyebut dirinya dikambinghitamkan dalam skema penipuan global yang rumit.