New Delhi, India – Gelombang kemarahan melanda India setelah ujian sekolah menengah terbesar di dunia, yang diselenggarakan oleh Central Board of Secondary Education (CBSE), memicu skandal besar. Lebih dari 1,7 juta siswa merasa masa depan mereka dikhianati oleh sistem penilaian digital yang kacau balau dan penuh kecurangan.
CBSE, dewan sekolah terbesar di India yang menaungi lebih dari 30.000 sekolah, baru saja menerapkan sistem penilaian daring bernama On-Screen Marking untuk ujian yang berlangsung dari 17 Februari hingga 10 April lalu. Hasil ujian yang diumumkan pada 13 Mei justru menjadi mimpi buruk. Para siswa melaporkan scan lembar jawaban buram, gangguan server, hingga keterlambatan penyelesaian nilai yang membuat banyak dari mereka kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi idaman.
Kemarahan publik memuncak setelah terungkap bahwa kontrak pengadaan sistem senilai miliaran rupee itu diberikan kepada perusahaan bernama Coempt Edu Teck, yang berbasis di Hyderabad. Padahal, perusahaan yang sama sudah terlibat kontroversi serupa pada 2019 lalu, di mana 20 siswa bunuh diri karena hasil ujian yang bermasalah. Proses tender pun dipertanyakan karena CBSE justru melonggarkan persyaratan teknis di menit-menit akhir setelah gagal mendapatkan penawar dalam dua putaran awal.
Korban paling terdampak adalah siswa dari keluarga kelas menengah ke bawah. Bagi mereka, ujian CBSE adalah satu-satunya tiket menuju pendidikan tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Nandini Singh, seorang siswa dari Dehradun, mengaku kecewa berat setelah nilai kimianya anjlok tanpa alasan jelas. "Mereka pembohong dan sekelompok orang korup yang menyandera masa depan kami," ujarnya dengan marah.
Skandal ini kini menjadi bola panas politik bagi Perdana Menteri Narendra Modi. Tekanan untuk Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur semakin deras dari berbagai kalangan, termasuk para orang tua dan aktivis pendidikan. Mereka menilai kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan buruknya tata kelola pendidikan di India di bawah rezim nasionalis Hindu Modi.
Pakar pendidikan dari Universitas Delhi, Prof. Arvind Kumar, menilai bahwa sistem digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan justru menyandera nasib jutaan siswa. "Ini adalah kegagalan sistemik. Pemerintah terlalu terburu-buru mengejar modernisasi tanpa kesiapan infrastruktur dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, siswa jadi tumbal," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, ribuan siswa dan orang tua masih melakukan protes di berbagai kota besar India. Mereka menuntut investigasi independen dan evaluasi ulang seluruh lembar jawaban secara manual. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi selain janji untuk 'meninjau kembali' sistem penilaian tersebut.