Jakarta - Ratusan mahasiswa turun ke jalan di ibu kota Indonesia pada Jumat (14/2/2025) untuk memprotes kebijakan pemerintah yang mereka nilai bisa 'membangkrutkan' negara. Aksi ini menyuarakan penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan gratis, yang dinilai boros dan bermasalah.
Para mahasiswa mendesak Prabowo untuk menghentikan pengeluaran negara yang dianggap pemborosan, termasuk program makan gratis yang telah diwarnai kasus keracunan massal dan dugaan korupsi. Selain itu, mereka juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja diumumkan, yang dinilai akan semakin memberatkan kelas menengah.
Unjuk rasa ini terjadi di tengah meningkatnya kemarahan publik yang sudah berlangsung berbulan-bulan akibat dugaan salah urus negara. Nilai tukar rupiah yang baru-baru ini melemah ke titik terendah turut memicu keresahan. 'Harga BBM naik, hidup kami semakin sulit,' teriak seorang mahasiswa bernama Zaki kepada aparat kepolisian. 'Kenapa kalian takut dengan suara mahasiswa? UUD menjamin demonstrasi, tapi itu tidak terjadi hari ini,' lanjutnya.
Dalam aksinya, massa mahasiswa berusaha menerobos barikade polisi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Video dari BBC Indonesia memperlihatkan beberapa demonstran mendorong dan menendang barikade, serta melemparkan benda ke udara. Belum ada laporan korban luka dalam insiden ini. Di media sosial, aksi ini ramai dengan tagar #MenujuIndonesiaBangkrut.
Protes ini terjadi kurang dari setahun setelah aksi demonstrasi anti-pemerintah yang berujung ricuh pada Agustus lalu, dipicu oleh kematian seorang kurir ojek online yang memicu kemarahan publik terhadap elit penguasa. Sebelumnya, Pertamina telah menaikkan harga dua jenis BBM yang banyak digunakan, Pertamax, hingga lebih dari 30 persen.
Program makan gratis, yang menjadi andalan Prabowo sejak kampanye, menghabiskan biaya hingga 28 miliar dolar AS per tahun. Pemerintah menyebutnya sebagai investasi masa depan anak bangsa. Namun, mahasiswa bernama Rina menilai program ini 'tidak jelas dari awal'. 'Sudah ada kasus keracunan massal, sekarang korupsi. Masyarakat minta dihentikan, tapi diabaikan,' ujarnya. Pekan lalu, Prabowo bahkan memecat kepala badan yang mengelola program ini setelah kasus keracunan dan dugaan korupsi mencuat.