Guinea-Bissau, negara Afrika Barat yang kerap dilanda gejolak politik, siap memasuki babak baru. Setelah sempat diguncang kudeta militer akhir tahun lalu, pemerintah militer negara itu akhirnya menetapkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan presiden pada 6 Desember mendatang. Keputusan ini jadi angin segar bagi demokrasi di tengah rekam jejak kudeta yang panjang.
Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Mayor Jenderal Horta Inta-a, pemimpin pemerintahan militer Guinea-Bissau. Ia menyatakan bahwa semua syarat untuk menyelenggarakan Pemilu yang bebas, adil, dan transparan sudah terpenuhi. Langkah ini diambil setelah Presiden Umaro Sissoco Embalo digulingkan dari jabatannya dalam sebuah kudeta militer pada November tahun lalu.
Kudeta tersebut menempatkan Inta-a, mantan kepala staf angkatan darat, sebagai pucuk pimpinan pemerintahan militer sementara dengan mandat transisi satu tahun. Namun, sebuah piagam transisi yang diterbitkan pada awal Desember secara tegas melarang Inta-a, yang juga dikenal sebagai sekutu dekat Embalo, untuk ikut serta dalam Pemilu mendatang. Militer beralasan kudeta dilakukan untuk "menghindari pertumpahan darah" antara pendukung kandidat yang bersaing, setelah Embalo disebut-sebut ingin maju untuk masa jabatan kedua.
Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Guinea-Bissau memang tak asing dengan drama politik. Sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu, negara berpenduduk 2,2 juta jiwa ini sudah berkali-kali mengalami kudeta atau percobaan kudeta, termasuk yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Tak hanya itu, Guinea-Bissau juga dikenal sebagai jalur utama perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa, sebuah kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai pemicu krisis politik di sana.
Penetapan tanggal Pemilu ini datang beberapa minggu setelah kunjungan misi Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) ke Guinea-Bissau. Misi yang dipimpin oleh Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio dan Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye ini bertemu dengan para pemimpin militer dan mendesak agar proses transisi berjalan singkat, terstruktur, dan transparan. Mereka juga menuntut pembebasan para oposisi politik, termasuk pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang ditahan pada hari kudeta.
Gelombang kudeta memang melanda Afrika Barat sejak 2020. Para pemimpin militer di Mali, Niger, dan Burkina Faso juga mengambil alih kekuasaan secara paksa, seringkali dengan alasan melindungi negara dari pemberontakan atau memperbaiki tata kelola pemerintahan yang buruk. Di negara tetangga Guinea, Jenderal Mamady Doumbouya menggulingkan presiden pada 2021 dengan janji memberantas korupsi.