Puluhan truk militer Suriah mulai memasuki Hasakah di timur laut, menandai awal kerja sama bersejarah antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi. Sebuah langkah krusial dalam kesepakatan gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat, akankah ini membawa stabilitas sejati?
Pergerakan pasukan pada hari Senin ini merupakan fase pertama dari kesepakatan yang diumumkan Jumat lalu antara Damaskus dan SDF. Intinya, perjanjian ini berupaya mengakhiri konflik berkepanjangan yang membuat SDF kehilangan wilayah signifikan di timur laut Suriah. Tujuannya jelas: menggabungkan pejuang SDF ke dalam struktur militer dan kepolisian nasional Suriah, sekaligus mengintegrasikan institusi sipil di bawah kendali mereka ke dalam pemerintahan pusat.
Meskipun kesepakatan ini menjamin pasukan pemerintah tidak akan masuk ke wilayah mayoritas Kurdi, unit keamanan Kementerian Dalam Negeri akan mengambil alih kendali lembaga negara penting di Hasakah dan Qamishli, seperti kantor catatan sipil, paspor, dan bandara. Polisi lokal Kurdi akan tetap beroperasi di kedua kota sebelum akhirnya bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini disambut dengan peringatan keras dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia menegaskan, "Halaman baru telah terbuka bagi rakyat Suriah," dan siapa pun yang mencoba menyabotase akan dihancurkan. Peringatan ini menyoroti kekhawatiran Turki yang melihat SDF sebagai perpanjangan dari gerakan separatis Kurdi di wilayahnya, menambah kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut.
Kesepakatan ini bukan hanya tentang gencatan senjata, melainkan upaya ambisius untuk menyatukan kembali negara yang terpecah akibat konflik bertahun-tahun. Dengan menyatukan berbagai faksi di bawah satu payung pemerintahan, Suriah berharap dapat melangkah menuju stabilitas yang lebih permanen. Namun, tantangan masih besar, terutama mengingat kompleksitas kepentingan regional dan sejarah panjang konflik di sana.