Jakarta - Perdana Menteri Inggris Andy Burnham membuka peluang bersejarah bagi negaranya untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas keterlibatan dalam perdagangan budak transatlantik. Namun, ia menegaskan bahwa Inggris tidak akan membayar kompensasi finansial kepada negara-negara korban.
Pernyataan ini disampaikan Burnham menjelang KTT Kepala Pemerintahan Persemakmuran (Commonwealth) di Antigua dan Barbuda. Dalam artikelnya di The Guardian, ia menyatakan keterbukaan untuk mendengarkan tuntutan permintaan maaf resmi dari negara-negara Karibia, seraya mengungkapkan 'kesedihan dan penyesalan' atas penderitaan jutaan budak.
Meski begitu, Burnham menolak tuntutan reparasi dengan alasan generasi Inggris saat ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan sejarah yang terjadi di era dan hukum yang berbeda. Sikap ini sejalan dengan posisi pemerintah sebelumnya, meski ada kelonggaran pada isu permintaan maaf.
Sebagai gantinya, Burnham menawarkan kerja sama internasional untuk meringankan beban utang negara-negara miskin melalui perpanjangan waktu pembayaran dan pemotongan suku bunga. Mantan PM Gordon Brown disebut akan membantu inisiatif ini, mengingat lebih dari 40 persen negara termiskin di dunia menghabiskan lebih banyak dana untuk bunga utang daripada untuk layanan kesehatan.
Analisis Dampak: Langkah ini menjadi sinyal diplomatis penting bagi Inggris untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Karibia. Namun, penolakan reparasi finansial berpotensi memicu kekecewaan, mengingat CARICOM telah menyusun rencana 10 poin yang mencakup pembayaran kompensasi, dukungan kesehatan, dan pendidikan. PM Barbados Mia Mottley dan PM Antigua Gaston Browne menyambut baik dialog ini, tetapi menegaskan bahwa reparasi tetap menjadi agenda utama. Sementara itu, Raja Charles III dipastikan hadir dalam KTT, namun Istana Buckingham menegaskan tidak akan menyampaikan permintaan maaf resmi selama kunjungan.