Dua puluh tahun terakhir, Bangladesh tak pernah sepi dari berita politik. Apalagi kini, jelang pemilihan umum parlemen Februari mendatang, negera Asia Selatan itu menghadapi babak baru yang penuh ketidakpastian. Partai Awami League, yang pernah berkuasa dengan tangan besi di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun, resmi dilarang ikut serta dalam kontestasi politik kali ini.
Larangan ini muncul setelah gejolak politik besar pada tahun 2024, di mana pemerintahan Hasina digulingkan oleh unjuk rasa mahasiswa. Ironisnya, Hasina yang kini diasingkan di India, dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh sebuah tribunal yang dulu ia dirikan sendiri untuk mengadili lawan-lawan politiknya.
Keputusan krusial ini sontak menciptakan dilema besar bagi jutaan pemilih setia Awami League di seluruh Bangladesh. Mereka kini tak bisa lagi memilih simbol "perahu" yang selama ini menjadi identitas partai kesayangan mereka. Ripon Mridha, seorang nelayan yang merupakan pemilih seumur hidup Awami League, mengungkapkan keresahannya. Ia merasa kehilangan semangat untuk memilih, bahkan keluarganya khawatir jika tidak ikut serta dalam pemilu, mereka akan dicap sebagai pendukung Awami League. Ini bukan tanpa alasan, mengingat kemarahan publik terhadap Hasina dan partainya sangat meluas, buntut dari tuduhan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan penumpasan politik selama puluhan tahun rezim mereka berkuasa.
Situasi politik Bangladesh makin memanas menjelang pemilu. Kekerasan masih jadi hantu yang menakutkan, dengan laporan pembunuhan terhadap beberapa pemimpin dari partai oposisi seperti Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan Jamaat-e-Islami dalam beberapa pekan terakhir. Kedua partai ini, yang dulunya menjadi korban penindasan rezim Hasina, kini juga harus berjuang di tengah ketidakpastian. Yang berbeda, para pendukung Awami League kini tak lagi memiliki "imunitas" dan justru menjadi sasaran kemarahan publik. Hal ini memperkeruh iklim demokrasi di Bangladesh dan menjadi tantangan besar bagi transisi kekuasaan yang diharapkan membawa stabilitas. Pemilu ini akan menjadi ujian apakah Bangladesh mampu bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan damai setelah era kepemimpinan yang otoriter.