Pemerintah Israel resmi melarang operasional jaringan media internasional Al Jazeera di wilayahnya. Langkah ini diambil setelah kabinet Israel menyetujui undang-undang kontroversial yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menutup kantor media asing yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Al Jazeera telah lama menjadi 'corong propaganda' Hamas dan menghasut warga Israel. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menutup kantor Al Jazeera di Israel, mencabut izin siar, dan memblokir akses ke situs serta saluran televisinya.
Al Jazeera, yang berbasis di Qatar, mengecam keras tindakan ini sebagai 'kejahatan kriminal' dan pelanggaran kebebasan pers. Mereka menegaskan akan terus meliput peristiwa di Gaza dan wilayah Palestina meskipun ada larangan.
Dampak bagi Masyarakat: Keputusan ini memicu kekhawatiran serius tentang kebebasan pers di Israel dan kawasan. Bagi warga Israel, mereka kehilangan akses ke salah satu sumber informasi utama yang selama ini menyajikan liputan langsung dari Gaza—sudut pandang yang seringkali berbeda dengan narasi resmi pemerintah. Sementara bagi komunitas internasional, langkah ini dipandang sebagai upaya membungkam kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza, yang bisa memperburuk citra Israel di mata dunia.
Konteks Tambahan: Al Jazeera memang dikenal kritis terhadap kebijakan Israel dan menjadi salah satu dari sedikit media internasional yang masih memiliki kantor di Gaza sebelum perang. Larangan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan tekanan global terhadap Israel terkait krisis kemanusiaan di Gaza.