TUNISIA - Pemerintah Tunisia tengah menghadapi gelombang kritik tajam terkait rencana pemberian konsesi proyek energi terbarukan kepada perusahaan asing. Langkah ini dinilai tidak akan menyelesaikan krisis energi yang justru memperdalam ketergantungan negara pada pihak eksternal.
Defisit energi Tunisia saat ini mencapai angka fantastis sekitar USD 3,8 miliar, atau hampir 51 persen dari total defisit perdagangan negara. Angka ini terus membengkak setiap tahun sejak 2000, didorong oleh konsumsi domestik yang meningkat dan kegagalan struktural membangun kedaulatan energi.
Pada 29 Januari lalu, lima kontrak konsesi baru untuk pembangkit listrik tenaga surya diajukan ke parlemen untuk disetujui. Kelima proyek tersebut berlokasi di Khobna, Mezzouna, El Ksour, Sagdoud, dan Menzel Habib. Total kapasitas gabungan mencapai 598 megawatt dengan investasi USD 560 juta. Semua proyek ini akan diberikan kepada perusahaan multinasional asing.
Kritik keras datang dari Federasi Listrik dan Gas, serikat pekerja sektor energi. Mereka menilai konsesi ini akan mereduksi peran STEG (perusahaan listrik nasional Tunisia) menjadi sekadar operator jaringan. Sementara produksi listrik diserahkan ke asing. Biaya infrastruktur akan ditanggung publik, namun keuntungan dibawa kabur korporasi.
Analis ekonomi juga menyoroti adanya celah fiskal. Menurut Observatorium Ekonomi Tunisia, kelima konsesi ini akan menikmati pembebasan pajak besar-besaran dan klausul stabilisasi yang berpotensi menggerogoti kedaulatan fiskal negara. Lebih parahnya lagi, tidak ada transfer teknologi yang berarti, lemahnya integrasi lokal, dan minimnya lapangan kerja.
Para pengamat menilai model ini adalah paket lengkap dari buku panduan penyesuaian struktural era 1990-an, yang kini dikemas ulang dengan jargon transisi hijau. Alih-alih memutus rantai ketergantungan, Tunisia justru dinilai sedang menjual aset energi nasionalnya dengan harga murah.