Kekerasan kembali mencabik Sudan Selatan. Serangan brutal di wilayah Abiemnhom menewaskan sedikitnya 169 orang, termasuk warga sipil tak berdosa seperti anak-anak, wanita, dan lansia. Insiden ini sontak memicu kekhawatiran global akan babak baru konflik di negara yang baru saja mencoba bangkit dari perang saudara berkepanjangan.
Aparat setempat melaporkan, puluhan pemuda bersenjata dari Mayom County melancarkan serangan mengejutkan ke Abiemnhom County pada Minggu, mengubah suasana damai menjadi medan pembantaian. Menteri Informasi setempat, James Monyluak Mijok, dengan nada prihatin menyebutkan bahwa dari total korban tewas, 90 di antaranya adalah warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan lansia, sementara 79 lainnya merupakan tentara pemerintah. Ironisnya, bahkan pejabat tinggi daerah seperti kepala daerah dan direktur eksekutif turut menjadi korban tewas.
Selain korban jiwa, setidaknya 50 orang lainnya mengalami luka-luka serius hingga ringan. Seluruh jenazah korban telah dikebumikan secara massal pada Senin, dan Mijok tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah seiring penemuan jenazah lainnya. Pertempuran sengit ini disebut berlangsung selama tiga hingga empat jam sebelum akhirnya militer berhasil memukul mundur penyerang dan menguasai kembali situasi.
Pemerintah Wilayah Administrasi Ruweng (GRAA) mengecam keras aksi brutal ini, bahkan menyamakannya dengan genosida, dan mendesak pemerintah Unity State untuk segera menangkap dan mengadili para pelaku.
Insiden tragis ini tak lepas dari sorotan PBB. Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) pada Minggu menyatakan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan. Sebagai respons darurat, UNMISS menampung lebih dari 1.000 warga sipil di markas mereka di Abiemnhom dan memberikan bantuan medis bagi para korban luka.
Tragedi ini sekali lagi menyoroti kerentanan keamanan di Sudan Selatan, terutama setelah setahun penangkapan mantan Wakil Presiden Pertama Riek Machar. Konflik yang terjadi merupakan cerminan lambannya implementasi perjanjian damai tahun 2018 antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar, yang seharusnya mengakhiri perang saudara lima tahun yang telah merenggut nyawa sekitar 400.000 orang. Perselisihan mengenai pembagian kekuasaan sering kali memicu bentrokan berulang antara kedua belah pihak.
Krisis kemanusiaan pun semakin diperparah. Secara terpisah, Doctors Without Borders (MSF) melaporkan 26 staf kemanusiaan mereka hilang menyusul kekerasan di Jonglei State beberapa waktu terakhir. Akibatnya, MSF terpaksa menangguhkan layanan medis vital di Lankien dan Pieri, dua wilayah di Jonglei yang juga dilanda bentrokan sengit. Situasi ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan akses kesehatan di tengah konflik.