Bogota, Kolombia — Gelombang protes besar-besaran mengguncang Kolombia. Ribuan demonstran turun ke jalan di berbagai kota utama, termasuk ibu kota Bogota, pada Rabu (24/6) waktu setempat. Aksi ini menentang kebijakan penghematan anggaran (austerity) dan sejumlah kebijakan keamanan yang digulirkan pemerintahan Presiden sayap kanan, Abelardo de la Espriella.
Yang menarik perhatian, mantan Presiden sayap kiri Gustavo Petro ikut bergabung dalam barisan demonstran. Ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan baru yang dianggap mengancam warisan reformasi sosialnya. Di bawah kepemimpinan Petro sebelumnya, Kolombia dikenal gencar memperluas akses pendidikan tinggi, menaikkan upah minimum, dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Namun, situasi berbalik setelah de la Espriella — seorang pengusaha miliarder dan mantan pengacara — memenangkan pemilu putaran kedua pada Juni lalu dengan platform sayap kanan. Ia berjanji memangkas belanja negara, beralih ke kebijakan pasar bebas yang sejalan dengan garis politik Presiden AS Donald Trump, serta membatalkan berbagai reformasi era Petro.
Ketegangan semakin memuncak menjelang tenggat waktu persetujuan anggaran fiskal 2027 oleh Kongres pada Selasa mendatang. Pemerintah pun mengeluarkan aturan baru yang memberikan wewenang lebih luas kepada polisi untuk menindak cepat perusakan properti publik atau gangguan layanan esensial.
"Hak untuk protes dihormati, tapi tidak ada hak untuk merusak, menyerang aparat, atau menabur kekacauan," tegas de la Espriella dalam pernyataan di media sosial. Ia menegaskan tindakan vandalisme dan blokade jalan tidak akan ditoleransi.
Meski demikian, kritikus menilai aksi protes pekan ini berlangsung damai. Massa meneriakkan slogan "It will fall" (akan jatuh), merujuk pada keyakinan mereka bahwa pemerintahan de la Espriella akan gagal. Aksi ini menjadi alarm bagi pemerintah baru yang baru berjalan dua bulan, sekaligus menandai polarisasi tajam dalam politik Kolombia.