London, Inggris – Pengadilan Banding Inggris akan memutuskan pada Senin (14/10) apakah pemerintah Inggris bertindak benar dengan melabeli kelompok aktivis Palestine Action sebagai organisasi teroris. Keputusan ini menjadi sorotan karena bisa berdampak besar pada kebebasan berekspresi dan hak protes di Inggris.
Palestine Action, kelompok yang didirikan enam tahun lalu, secara resmi dilarang oleh pemerintah Inggris pada Juli tahun lalu. Kelompok ini mengaku menggunakan taktik disruptif untuk menargetkan perusahaan yang terlibat dalam pembuatan senjata untuk Israel, seperti Elbit Systems, Leonardo, Thales, dan Teledyne. Aksi mereka termasuk menduduki pabrik dan memblokade pangkalan militer, yang menurut polisi Inggris telah menyebabkan kerusakan properti senilai jutaan poundsterling.
Kontroversi muncul setelah Pengadilan Tinggi Inggris pada Februari lalu memutuskan bahwa pelarangan tersebut ilegal dan tidak proporsional. Pemerintah Inggris langsung mengajukan banding. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menyatakan kekecewaannya dan bersikeras bahwa pelarangan itu perlu untuk melawan terorisme. Namun, lebih dari 130 tokoh publik terkemuka menentang keputusan ini, dengan alasan bahwa aksi Palestine Action hanya berupa kerusakan properti, bukan kekerasan yang masuk kategori terorisme.
Dampak dari keputusan ini sangat signifikan. Jika banding pemerintah dikabulkan, maka status Palestine Action sebagai organisasi teroris akan tetap berlaku. Ini berarti siapa pun yang mendukung kelompok tersebut bisa dijerat hukum, dan aksi protes serupa di masa depan berisiko dikriminalisasi. Sebaliknya, jika pengadilan banding menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, maka ini akan menjadi preseden hukum yang membatasi kewenangan pemerintah dalam melabeli kelompok aktivis sebagai teroris.
Media Inggris, The Guardian, melaporkan bahwa putusan ini juga akan mempengaruhi kasus empat aktivis Palestine Action yang baru saja dijatuhi hukuman sebagai 'teroris' pada Jumat lalu, meskipun mayoritas dari mereka hanya terbukti melakukan kerusakan properti. Publik kini menunggu dengan cemas, karena keputusan ini bisa menjadi ujian bagi keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di Inggris.