Dunia sedang menuju perpecahan? Alarm keras dibunyikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menyentil "satu kekuatan" dan "dua kekuatan" yang ditudingnya merongrong kerja sama global, mengancam fondasi perdamaian internasional.
Dalam pidato tahunannya, Guterres tak segan menyoroti kemerosotan kerja sama antarnegara. Ia menegaskan, masalah global seperti krisis iklim, ketimpangan, hingga konflik, tak bisa dipecahkan oleh "satu kekuatan" yang mendikte atau bahkan "dua kekuatan" yang membagi dunia menjadi area pengaruhnya sendiri. Ini jelas merujuk pada Amerika Serikat di era Donald Trump dan pertumbuhan peran Tiongkok.
Mantan Presiden AS Donald Trump, yang saat itu masih menjabat, memang diketahui berupaya menarik AS dari berbagai kesepakatan PBB. Bahkan, ia getol memperkenalkan gagasan "Dewan Perdamaian" miliknya sendiri, yang oleh banyak pihak dinilai sebagai upaya untuk menyaingi atau bahkan menggantikan PBB. Tak hanya itu, pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi pada pejabat PBB dan mengancam negosiator di forum internasional. Presiden Brasil Luiz Inacio "Lula" da Silva pun sempat melontarkan tudingan bahwa Trump ingin menciptakan "PBB baru".
Meskipun inisiatif "Dewan Perdamaian" Trump ini berhasil menggaet puluhan negara dari berbagai benua, sejumlah negara besar seperti Prancis menolak untuk bergabung. Bahkan Kanada disebut-sebut tak diundang. Ini menunjukkan adanya keraguan serius dari komunitas internasional terhadap agenda Trump.
Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas makin diinjak-injaknya hukum internasional. Ia mencontohkan perang di Gaza dan tudingan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS. Menurutnya, lembaga multilateral kini diserang dari berbagai sisi, padahal PBB tetap berjuang untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan, berakar pada hukum internasional.
Melemahnya PBB dan hukum internasional bukan sekadar isu elit. Bagi masyarakat global, ini berarti potensi konflik yang makin sulit dikendalikan, ketidakpastian yang meningkat, dan ketiadaan wadah netral untuk menyelesaikan sengketa. Ketika kerja sama multilateral luntur, setiap negara cenderung bergerak sendiri-sendiri, memperbesar risiko perpecahan dan bahkan konfrontasi. PBB, dengan segala kekurangannya, tetap menjadi benteng terakhir yang menjaga tatanan dunia pasca-perang. Keberadaan forum ini esensial untuk mencegah dunia kembali ke era "hukum rimba".