Peran Inggris di kancah politik dan keamanan Tanduk Afrika belakangan ini menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi mediator yang netral, London dituding justru memperparah krisis, terutama dalam konflik berdarah di Sudan dan status ambigu Somalia-Somaliland. Laporan terbaru menyebut, kepentingan ganda Inggris, antara dukungan diplomatis dan manuver bisnis, menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitasnya.
Di Sudan, saat perang antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) makin memanas, pemerintah Inggris memang lantang menyerukan akuntabilitas dan menyatakan keprihatinan atas korban sipil. Namun, di balik layar, laporan menyebutkan Inggris menolak rencana yang lebih ambisius untuk mencegah kekejaman. Analis kebijakan Sudan, Amgad Fareid Eltayeb, bahkan menuding Inggris memilih pendekatan "paling tidak ambisius" untuk mengakhiri pertumpahan darah di Darfur, di mana pembantaian massal oleh RSF terus terjadi. Sikap ini, menurut Eltayeb, membuat Inggris seolah menjadi "pemungkin agresi" Uni Emirat Arab (UEA) yang dituduh mempersenjatai RSF, sekaligus "memutihkan" kekejaman RSF secara diplomatis di kancah internasional.
Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa Inggris tidak lagi dilihat sebagai "broker" atau penengah konflik, melainkan sebagai "manajer kepentingan" yang tindakannya tidak sejalan dengan ucapannya. Kantor Luar Negeri Inggris (Foreign Office) sendiri mengakui krisis di Sudan adalah yang terburuk dalam beberapa dekade, namun belum memberikan penjelasan spesifik terkait tudingan ini, hanya menegaskan perlunya gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas.
Sementara itu, di sisi timur Tanduk Afrika, Inggris menunjukkan sikap ganda yang membingungkan. Secara resmi, London mendukung penuh integritas wilayah Somalia. Namun, pada saat yang sama, Inggris punya saham besar di pelabuhan strategis Berbera di Somaliland—wilayah yang hingga kini belum diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional, termasuk Inggris sendiri.
Kepemilikan saham ini dilakukan melalui British International Investment (BII), lengan keuangan pembangunan Inggris, bersama perusahaan logistik UEA, DP World, dan pemerintah Somaliland. Sikap paradoks ini, kata para analis, tidak hanya merusak kredibilitas Inggris tetapi juga berpotensi memperkeruh upaya persatuan Somalia yang sudah rapuh, serta memicu ketegangan regional baru. Di tengah kawasan yang memang rentan konflik, kepentingan ganda semacam ini bisa menjadi bumerang besar, memperpanjang ketidakstabilan dan penderitaan kemanusiaan yang sering disorot media global.
Jelas, serangkaian langkah kontradiktif ini membuat Inggris semakin dipandang sebagai pihak yang justru memperparah krisis di Tanduk Afrika, alih-alih meredakannya. Pertanyaan besar pun muncul: Apakah London benar-benar peduli pada stabilitas regional, ataukah lebih mengutamakan agenda dan kepentingannya sendiri?