Dua minggu setelah pemilu nasional Israel, situasi politik negara itu masih diliputi ketidakpastian. Presiden Isaac Herzog telah memberikan kesempatan kepada pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan. Namun, baik blok Eisenkot maupun koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sama-sama belum mengantongi 61 kursi mayoritas di Knesset. Alhasil, siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya masih menjadi tanda tanya besar.
Meski gagal mendapatkan mandat prioritas untuk membentuk pemerintahan, Netanyahu tetap mencengkeram kekuasaan sebagai perdana menteri sementara (caretaker). Status transisi ini menciptakan paradoks konstitusional: ia tidak memiliki mandat rakyat yang baru, tetapi tetap memegang kunci institusi paling powerful di negara itu. Menurut analis Ehab Jabareen, kekuatan Netanyahu saat ini justru terletak pada perpecahan di kubu lawan. Selama oposisi sulit bersatu untuk menggulingkannya, posisinya akan tetap aman.
Secara hukum, berdasarkan Pasal 30 Basic Law: The Government, kabinet lama tetap menjalankan roda pemerintahan sampai ada pengganti yang disumpah. Netanyahu tetap memiliki kewenangan penuh atas keamanan, hubungan luar negeri, dan militer. Ia bisa melakukan penunjukan pejabat baru dan mengambil keputusan strategis, meski diharapkan bersikap menahan diri karena legitimasi politiknya sedang dipertanyakan. Yang paling krusial, Pasal 40 mengizinkan kabinetnya menyatakan perang jika disetujui voting kabinet. Ia tidak bisa memulai konflik sendirian, tetapi ia bisa memanfaatkan dan mengeskalasi konflik yang sudah ada untuk kepentingan politiknya.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Israel, situasi ini menciptakan ketidakstabilan kebijakan publik karena pemerintah yang sedang menjabat tidak memiliki mandat populer untuk mengambil keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan ekonomi domestik dan hak sipil. Di sisi lain, bagi masyarakat internasional, status caretaker Netanyahu memberikan ruang bagi kebijakan luar negeri yang agresif tanpa risiko elektoral. Ini bisa memperpanjang ketegangan di kawasan, terutama terkait konflik Gaza dan hubungan dengan Palestina, karena Netanyahu memiliki insentif politik untuk mempertahankan status darurat demi melanggengkan kekuasaannya.