Kabar mengejutkan datang dari Suriah! Pemerintah di Damaskus mengambil langkah besar dengan menerbitkan perintah segera untuk memberikan kewarganegaraan penuh kepada minoritas Kurdi. Menteri Dalam Negeri Anas Khattab memastikan keputusan ini mencakup semua warga Kurdi yang tinggal di Suriah, termasuk mereka yang sebelumnya tak punya status kewarganegaraan. Batas waktu untuk implementasi penuh kebijakan krusial ini ditetapkan pada 5 Februari mendatang.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengumuman Presiden Ahmed al-Sharaa dua minggu lalu, yang menyatakan pengakuan bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa nasional dan pemulihan status kewarganegaraan bagi semua warga Kurdi Suriah, beriringan dengan kesepakatan gencatan senjata. Kebijakan ini hadir di tengah konsolidasi kekuasaan pemerintah Suriah, menyusul ofensif cepat yang berhasil memaksa Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS mundur dari sejumlah kota penting seperti Raqqa dan Deir Az Zor. Kemenangan militer ini secara efektif menyatukan kembali negara setelah konflik sipil yang menghancurkan selama hampir 14 tahun.
Yang menarik, manuver Suriah ini justru mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan "sangat bahagia" kepada al-Sharaa, meski AS sebelumnya adalah pendukung utama SDF. Situasi ini menunjukkan pergeseran dinamika geopolitik yang signifikan di Timur Tengah. Namun, di balik langkah rekonsiliasi ini, laporan-laporan dari wilayah utara Suriah masih mengindikasikan adanya kekurangan pangan dan pengungsian warga sipil Kurdi akibat ketegangan antara pasukan Suriah dan SDF yang belum sepenuhnya mereda.
Tidak hanya soal kewarganegaraan, dekret al-Sharaa juga menginstruksikan perlindungan terhadap budaya dan bahasa Kurdi Suriah. Bahkan, pengajaran bahasa Kurdi akan diwajibkan di sekolah negeri dan swasta di daerah mayoritas Kurdi. Pemerintah juga menetapkan 21 Maret sebagai perayaan festival Newroz, sebuah festival musim semi yang dirayakan secara luas, tidak hanya di Suriah.
Di panggung internasional, Presiden al-Sharaa juga baru saja bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan ini membahas masa depan Suriah dan kehadiran pasukan Rusia di negara tersebut. Putin memuji upaya al-Sharaa dalam menstabilkan Suriah. Perlu dicatat, al-Sharaa adalah sosok yang menggulingkan sekutu Rusia, Bashar al-Assad, pada Desember 2024. Sejak saat itu, Moskow berupaya membangun hubungan baik dengan al-Sharaa demi mempertahankan pijakan militer dan pengaruhnya di Timur Tengah yang strategis.
Keputusan memberikan kewarganegaraan kepada Kurdi ini bisa menjadi babak baru yang penuh harapan bagi minoritas yang selama ini sering terpinggirkan, sekaligus upaya rekonsiliasi penting untuk membangun kembali negara. Namun, tantangan kemanusiaan dan kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diatasi Damaskus dan para sekutunya.