WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat gebrakan kontroversial. Keputusannya untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia demi menekan harga solar (diesel) yang melambung tinggi akibat perang AS-Israel melawan Iran, menuai kecaman keras dari kubu partainya sendiri, Partai Republik.
Senator senior AS, Thom Tillis, menjadi salah satu suara paling kritis. Dalam wawancara dengan NBC News, ia mempertanyakan legalitas langkah Trump tersebut. Menurut Tillis, melonggarkan sanksi tanpa persetujuan Kongres berpotensi melanggar hukum yang berlaku.
"Saya yakin ada dasar yang kuat untuk mengatakan presiden tidak mengikuti hukum," tegas Tillis. Ia bahkan mengancam akan menahan dukungannya terhadap agenda legislatif Trump jika Gedung Putih tidak membatalkan kebijakan ini.
Kritik ini menunjukkan retakan signifikan di tubuh Partai Republik. Sejumlah senator dari kubu moderat hingga bipartisan, seperti Susan Collins, Lisa Murkowski, hingga Richard Blumenthal dari Demokrat, menandatangani surat protes bersama. Mereka menilai AS tidak boleh memberikan 'tali penyelamat finansial' kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang masih terus menyerang warga sipil Ukraina.
Analisis dampak: Kebijakan ini menjadi dilema besar bagi masyarakat AS. Di satu sisi, harga bahan bakar yang tinggi akibat konflik Timur Tengah sangat memberatkan ekonomi rumah tangga. Namun, pelonggaran sanksi dianggap mengkhianati nilai-nilai demokrasi dan upaya sekutu Barat dalam menahan agresi Rusia. Situasi ini memaksa publik AS memilih antara stabilitas harga di pom bensin atau konsistensi politik luar negeri mereka.