Wacana kontroversial kembali menyelimuti tanah suci Yerusalem. Israel dikabarkan punya rencana besar membangun ribuan unit rumah permukiman baru di dekat kota tersebut, sebuah langkah yang disebut-sebut bakal mengubah drastis peta Yerusalem sekaligus mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Para aktivis dan otoritas Palestina terang-terangan menentang, memperingatkan dampak serius dari pembangunan ini terhadap upaya perdamaian di kawasan.
Rencana yang digulirkan Israel bulan ini mengungkap niat mereka untuk mendirikan 2.570 unit rumah di sebuah lokasi yang secara formal akan terikat dengan permukiman Geva Binyamin (Adam), di timur laut Yerusalem, Tepi Barat yang diduduki. Namun, lokasi pembangunan ini ternyata lebih dekat dan terhubung langsung dengan permukiman Israel Neve Yaakov di Yerusalem Timur. Artinya, langkah ini diperkirakan menjadi perluasan batas wilayah Yerusalem pertama sejak tahun 1967.
Gubernur Yerusalem dari Otoritas Palestina mengecam keras, menyebutnya sebagai 'upaya nyata untuk menyembunyikan proses aneksasi di balik judul perencanaan yang menyesatkan'. Organisasi hak asasi manusia Israel, Peace Now, juga sepakat, menilai ini adalah cara licik untuk menganeksasi Tepi Barat. Mereka menegaskan, permukiman baru ini bakal berfungsi layaknya lingkungan Yerusalem, dan penamaannya sebagai 'lingkungan' Adam hanyalah dalih untuk menerapkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat secara de facto.
Pembangunan perumahan yang ditujukan untuk komunitas ultra-Ortodoks Israel ini memang masih butuh persetujuan akhir dari Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel dan diperkirakan baru akan terlaksana beberapa tahun lagi. Namun, rencana ini makin memperpanjang daftar manuver agresif Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pada 8 Februari lalu, kabinet keamanan Israel sudah menyetujui langkah-langkah baru yang memperluas kontrol keamanan di wilayah Tepi Barat yang dikuasai Palestina, serta memudahkan pemukim Israel membeli tanah di sana.
Langkah-langkah tersebut sontak memicu kecaman delapan negara Muslim yang menuduh Israel berupaya memberlakukan 'realitas hukum dan administrasi baru' untuk mempercepat aneksasi ilegal dan penggusuran rakyat Palestina. Presidensi Otoritas Palestina juga mengecam keras 'upaya terbuka Israel untuk melegalkan perluasan permukiman' dan penyitaan tanah.
Kondisi ini jelas makin memperkeruh suasana di Tepi Barat, di mana lebih dari 700.000 warga Israel hidup di permukiman yang ilegal menurut hukum internasional, berdampingan dengan sekitar 3,3 juta warga Palestina. Peningkatan serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, seringkali di bawah perlindungan tentara Israel, serta penggerebekan, penangkapan, dan pembatasan pergerakan oleh pasukan Israel, adalah realitas pahit yang terus terjadi. Rencana pembangunan baru ini berpotensi besar memicu gelombang kekerasan dan perlawanan lebih lanjut, serta semakin mengikis harapan akan solusi dua negara yang damai bagi kedua belah pihak. Ini bukan hanya masalah tanah, tapi juga soal hak asasi, kedaulatan, dan masa depan jutaan jiwa di tengah konflik berkepanjangan.