Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, baru-baru ini angkat bicara di hadapan komite Senat, membela kebijakan Washington terkait Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Meski banyak pihak internasional mengecamnya sebagai pelanggaran hukum, Rubio bersikeras bahwa 'operasi' terhadap Maduro memiliki signifikansi strategis yang sangat besar bagi Amerika Serikat.
Rubio menjelaskan, keberadaan Maduro diyakini telah menjadikan Venezuela sebagai 'markas operasi' bagi berbagai pesaing dan musuh AS, mulai dari Iran, Rusia, hingga Kuba. Kondisi ini, menurutnya, merupakan risiko strategis serius yang tak hanya mengancam AS, namun juga Kolombia dan negara-negara di Karibia. Untuk itu, AS memiliki tiga tujuan utama: menghindari perang saudara, menjalin komunikasi jujur dan langsung dengan pihak-pihak yang berkuasa di Venezuela, serta mencapai fase pemulihan yang berujung pada Venezuela yang stabil, makmur, demokratis, dan bersahabat, termasuk menormalkan kembali industri minyaknya.
Menariknya, Presiden Donald Trump sendiri disebut Rubio mengambil langkah pragmatis dengan tetap bekerja sama dengan elemen pemerintahan di sekitar Maduro, seperti Presiden interim Delcy Rodriguez, alih-alih langsung mendukung kelompok oposisi. Ini adalah strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang AS di Venezuela.
Namun, tak semua setuju. Senator Jeanne Shaheen, anggota senior Partai Demokrat di Senat, justru menyoroti besarnya biaya operasi ini. Menurut analis eksternal, operasi militer dan blokade laut terhadap Venezuela telah menelan anggaran fantastis, mencapai $1 miliar. Shaheen mempertanyakan mengapa Presiden lebih fokus pada Venezuela ketimbang masalah ekonomi dalam negeri yang memberatkan rakyat AS.
Analisis & Konteks Tambahan: Penting untuk diketahui, 'operasi penculikan' yang dimaksud dalam konteks ini mengacu pada penetapan dakwaan dan hadiah bagi penangkapan Maduro oleh AS, bukan sebuah aksi penculikan fisik yang berhasil. Hingga saat ini, Nicolas Maduro tetap memimpin Venezuela. Kebijakan ini, di satu sisi, mencerminkan upaya AS untuk menegakkan pengaruhnya di wilayahnya dan melawan ancaman yang dianggap strategis. Di sisi lain, kritikan terhadap pelanggaran hukum internasional dan pengeluaran besar, seperti yang disuarakan Shaheen, menunjukkan adanya perpecahan pandangan di dalam AS dan kekhawatiran global terkait kedaulatan negara serta prioritas belanja pemerintah.