Kampanye global untuk mengisolasi Israel kian mendesak, apalagi setelah dunia melihat langsung penderitaan di Gaza. Para ahli menilai, setelah lebih dari dua tahun menyaksikan pembunuhan massal, kelaparan, dan penyebaran penyakit yang dilakukan Israel di Gaza, desakan boikot terhadap produk Israel, penarikan investasi dari perusahaan terkait Israel, hingga sanksi politik semakin menguat.
Meski kini perhatian dunia mulai bergeser ke konflik lain seperti perang di Ukraina atau ketegangan AS-Iran, gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) berupaya keras agar isu pendudukan ilegal Israel di Palestina tetap menjadi sorotan utama. Serangan Israel di Gaza telah menuai kecaman tak terduga dari seluruh penjuru dunia, menempatkannya di ambang status 'negara paria' akibat tindakan kerasnya, tidak hanya di Gaza—yang menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina—tapi juga di Lebanon dan wilayah Timur Tengah lainnya.
Tekanan internasional bukan main-main. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant kini menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang. Bahkan, dua menteri sayap kanan pemerintah Israel, Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan) dan Itamar Ben-Gvir (Menteri Keamanan Nasional), sudah dijatuhi sanksi oleh berbagai pemerintahan di dunia. Ditambah lagi, putusan Pengadilan Internasional (ICJ) pada Januari 2024 yang menyebut Israel 'secara masuk akal terlibat dalam genosida', semakin memperparah posisi mereka.
Kritik terhadap Israel juga merambah ke arus utama budaya di negara-negara Barat, terutama di kalangan anak muda yang geram melihat kehancuran di Gaza. Lebih jauh, dampak ekonomi mulai terasa. Ini mengingatkan kita pada gerakan boikot terhadap apartheid Afrika Selatan di era 1980-an. Beberapa perusahaan raksasa, seperti jaringan supermarket Carrefour, terpaksa menutup gerai di Timur Tengah karena kemarahan publik atas keterkaitannya dengan perusahaan Israel di permukiman ilegal Tepi Barat. Perusahaan lain seperti Airbnb (yang mengizinkan penyewaan properti di permukiman ilegal) dan Microsoft (penyedia layanan cloud untuk militer Israel) juga mengalami gejolak internal dan kerusakan reputasi. Akibat tekanan publik, dana pensiun dari Spanyol, Norwegia, Denmark, Prancis, dan Irlandia pun ramai-ramai menarik investasi dari aset-aset Israel atau perusahaan yang terafiliasi.
Seperti disampaikan Avi Balashnikov, ketua salah satu lembaga terkait, gerakan BDS dan boikot telah 'mengubah lanskap perdagangan global Israel'. Ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan sosial yang masif berpotensi menjadi alat ampuh untuk memaksa perubahan kebijakan, sekaligus menyoroti betapa kuatnya suara publik global dalam menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.