Biaya pinjaman Prancis melonjak tajam ke level tertinggi dalam hampir seperempat abad terakhir. Yield obligasi pemerintah Prancis 10 tahun kini menembus 4,9 persen, naik lebih dari 130 basis poin sejak Juni. Pasar obligasi semakin yakin bahwa meminjamkan uang ke Prancis kian berisiko.
Pemicunya: defisit anggaran yang melebar, politik yang terpecah, dan gelombang protes besar-besaran. Ratusan ribu demonstran turun ke jalan menolak pemangkasan anggaran dan menuntut belanja lebih besar untuk subsidi hidup dan layanan publik. Beberapa aksi bahkan berujung ricuh dan penjarahan.
Utang nasional Prancis kini mendekati 120 persen dari PDB, tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II. Perdana Menteri Sébastien Lecornu terjebak pertarungan legislatif untuk meloloskan anggaran tahun depan yang memuat pemangkasan 54 miliar euro.
Meski demikian, pakar menilai tingkat utang absolut bukan satu-satunya ukuran risiko. Victor Lequillerier dari BSI Economics menegaskan keberlanjutan utang lebih ditentukan oleh trajektori, struktur, dan konteks ekonomi secara keseluruhan. Namun untuk kasus Prancis, kelumpuhan sistem politik menjadi pemicu utama kekhawatiran pasar.
Sebagai perbandingan, Jepang dan AS sebenarnya menanggung utang lebih besar. Namun Jepang memiliki basis investor domestik yang kuat, sementara AS menikmati status dolar sebagai mata uang cadangan global. Prancis tidak punya kedua keunggulan itu, sehingga lonjakan yield-nya jadi sinyal peringatan yang lebih serius.
Dampaknya bagi masyarakat: biaya utang yang membengkak akan menggerus ruang fiskal. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan justru tersedot untuk membayar bunga. Jika situasi memburuk, pemerintah terpaksa memilih antara memangkas belanja publik lebih dalam atau menaikkan pajak—dua opsi yang sama-sama tidak populer.