Isu pembatasan kecepatan layanan internet satelit Starlink di Ukraina terus menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan SpaceX dan Elon Musk sebagai perusahaan swasta, bukan campur tangan Gedung Putih. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan yang menyebutkan adanya keterlibatan pemerintah AS dalam pembatasan akses pertahanan Kyiv tersebut.
Dilansir dari laporan The Wall Street Journal, Musk dikabarkan memerintahkan perlambatan pada Starshield, versi militer dari Starlink yang menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina. Namun, situasi ini menimbulkan ambiguitas. Reuters melaporkan bahwa keputusan akhir justru datang dari Gedung Putih, klaim yang dibantah keras oleh pemerintahan Trump. Di sisi lain, Penasihat Zelenskyy, Serhii Beskrestnov, mengungkapkan bahwa pembatasan kecepatan hingga 160 km/jam sempat melumpuhkan sistem navigasi drone Ukraina dalam mencegat drone Rusia.
Meskipun layanan dilaporkan telah pulih pada 15 Oktober, perdebatan mengenai kontrol teknologi ini menyoroti kerentanan Ukraina yang bergantung pada entitas komersial asing untuk kedaulatan mereka. Rubio menegaskan bahwa penggunaan teknologi tersebut diatur oleh kontrak komersial swasta, sementara Pentagon menyebut hal ini sebagai urusan kepatuhan terhadap ketentuan layanan. Insiden ini memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana kepentingan bisnis dan politik global mempengaruhi jalannya pertahanan suatu negara di medan perang.