Publik Inggris mungkin terkejut. Di satu sisi, pemerintahnya lantang menyuarakan kritik terhadap tindakan Israel di Palestina. Namun, di sisi lain, London justru jor-joran membeli teknologi mata-mata canggih yang terbukti dikembangkan dan bahkan diuji coba dalam operasi militer Israel terhadap warga Palestina.
Sorotan tajam kini mengarah pada hubungan erat antara pemerintah Inggris dengan Palantir, raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Perusahaan ini dikenal sebagai pemasok utama teknologi yang mendukung perang Israel di Gaza dan pendudukan di Tepi Barat. Parahnya, Palantir juga terlibat dalam penyusunan 'daftar target' bagi militer Israel, yang dikumpulkan dari berbagai data komunikasi, satelit, hingga informasi daring.
Terlepas dari kontroversi itu, Inggris telah meneken kontrak jumbo. Pada Januari 2024, Palantir kebagian kontrak pertahanan senilai 240 juta poundsterling atau sekitar Rp4,8 triliun. Tak hanya itu, di November 2023, Kementerian Kesehatan Inggris juga memberikan kontrak senilai 330 juta poundsterling, meski detail isi kontraknya masih misterius dan dirahasiakan.
Keterlibatan Palantir tak hanya di Palestina. Perusahaan yang didirikan Peter Thiel ini juga punya rekam jejak kontroversial, salah satunya mendukung kebijakan imigrasi Donald Trump di AS yang berujung pada deportasi ilegal. Sejak membuka kantor di Israel pada 2015 dan menjalin 'kemitraan strategis' pada Januari 2024, Palantir bahkan secara aktif merekrut veteran Unit 8200, unit intelijen siber Israel.
Para peneliti hak asasi manusia dan bahkan tokoh senior PBB telah mengkritik keras Palantir. Teknologi mereka dinilai punya andil besar dalam menentukan kecepatan dan skala target serangan militer Israel. Ironisnya, CEO Palantir, Alex Karp, pernah menanggapi kecaman soal perannya di Gaza dengan tawa. Ia bahkan mengklaim Israel mengakui 70.000 warga Palestina tewas dalam kampanye militernya, sebuah pernyataan yang memicu kemarahan.
Lebih dari sekadar kesepakatan bisnis, kasus ini menyoroti ambivalensi kebijakan luar negeri Inggris. Di satu sisi mengutuk, di sisi lain secara tak langsung menjadi bagian dari sistem yang dikecam. Ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang etika penggunaan teknologi, transparansi pemerintah, dan dampak jangka panjangnya terhadap kemanusiaan.