JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menghadapi situasi politik paling pelik dalam kariernya. Meski dikenal lihai bermanuver untuk bertahan di kekuasaan, tekanan kali ini datang dari berbagai arah dan sulit dihindari.
Hasil pemilu menunjukkan blok pendukung Netanyahu hanya meraih 53 kursi, kurang delapan kursi dari mayoritas di Knesset. Sebaliknya, 67 anggota parlemen merekomendasikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, untuk membentuk pemerintahan. Eisenkot kini memiliki waktu hingga 42 hari untuk merampungkan koalisi.
Bagi Netanyahu, 42 hari itu bisa menjadi periode terpanjang dalam hidup politiknya. Pasalnya, ia tengah menghadapi sidang korupsi yang memasuki tahap akhir. Jika terbukti bersalah dan putusan hukum berkekuatan tetap, ia bisa kehilangan jabatan dan menghadapi hukuman penjara. Permohonan pengampunan yang ia ajukan ke Presiden Isaac Herzog pun masih mengendap tanpa kepastian.
Blok Eisenkot bahkan sudah mengajukan rancangan undang-undang untuk membentuk komisi penyelidikan negara atas serangan 7 Oktober serta pembatasan masa jabatan perdana menteri. Jika komisi penyelidikan terbentuk, gelar yang paling ia junjung tinggi - 'pelindung Israel' - berpotensi tercabut.
Untuk mempertahankan kursi, Netanyahu tidak perlu membangun pemerintahan. Ia hanya perlu menghalangi lawan-lawan politiknya membentuk koalisi. Tiga strategi ia jalankan: pertama, menawarkan 'pemerintahan persatuan nasional' yang mengecualikan partai-partai Arab, namun tetap melibatkan partai sayap kanan Yahudi dan partai Haredi anti-Zionis. Tawaran ini dibungkus dengan retorika lama soal ancaman nuklir Iran, tetapi tanpa kesediaan melepas jabatan perdana menteri atau menyetujui rotasi kekuasaan.
Kedua, melakukan provokasi. Dalam sidang pembukaan Knesset, Netanyahu melabeli partai Ra'am dan Joint List sebagai 'pendukung teror' dan 'pembenci Israel'. Tujuannya jelas: mencekik pemerintahan yang didukung partai Arab sejak awal dan menakuti partai Haredi agar tidak bergabung dengan kubu lawan.
Ketiga, mempermainkan waktu. Dengan tetap menjabat, ia bisa menunda sidang pengadilan dan menekan sistem peradilan. Di luar jabatan, ia hanyalah terdakwa biasa.
Dampak bagi Masyarakat: Ketidakpastian politik ini berpotensi memperparah polarisasi sosial di Israel, terutama antara komunitas Yahudi dan Arab yang mencakup 21 persen populasi. Masyarakat juga menghadapi risiko kebuntuan kebijakan publik, termasuk penanganan pasca-serangan 7 Oktober, selama proses pembentukan koalisi berlangsung. Dari kacamata internasional, manuver Netanyahu dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah dan hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat yang selama ini menjadi penopang utama.