BAGHDAD – Pemerintah Irak resmi memangkas nilai tukar dinar terhadap dolar AS dari 1.320 menjadi 1.520 dinar per dolar pada 7 Oktober lalu. Kebijakan ini diambil untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat terganggunya ekspor minyak melalui Selat Hormuz, yang menyumbang 90 persen pendapatan negara.
Langkah ini disambut gelombang protes dari para pedagang. Hamza al-Rudayni, pedagang grosir di Pasar Jameela, mengaku merugi hingga 25 juta dinar (sekitar Rp250 juta) dalam semalam. "Saya tidak tahu harus berbuat apa," ujarnya. Ia dan ratusan pedagang lain memilih menutup kios karena harga barang impor melonjak, sementara mereka dilarang menjual dalam dolar.
Perdana Menteri Ali al-Zaidi membela keputusan ini sebagai jalan terakhir. Ia mengaku dihadapkan pada tiga pilihan sulit: memotong gaji pegawai 35 persen, menunda pembayaran gaji hingga 45 hari, atau melakukan devaluasi. "Ini keputusan saya dan saya bertanggung jawab," tegasnya.
Dampak bagi Masyarakat: Devaluasi ini memukul daya beli rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok diprediksi naik 15-20 persen dalam sebulan ke depan. Kelas menengah yang menyimpan tabungan dalam dinar langsung kehilangan seperenam nilainya. Sementara itu, pedagang besar yang memiliki akses ke dolar justru diuntungkan karena bisa menimbun barang dan menjual dengan harga tinggi.
Konteks Regional: Krisis ini mirip dengan yang dialami Lebanon (2021) dan Sri Lanka (2022), di mana devaluasi mata uang memicu inflasi tak terkendali. Pengamat ekonomi Timur Tengah, Dr. Laila Hassan, menilai Irak berisiko mengalami hyperinflation jika tidak segera menstabilkan pasokan dolar. "Pemerintah harus menjamin ketersediaan dolar di pasar gelap, atau kepercayaan publik akan runtuh total," ujarnya kepada Al Jazeera.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas di pasar-pasar utama Baghdad masih lumpuh. Warga mulai menukar dinar ke dolar secara diam-diam, sementara bank sentral berjanji akan menggelontorkan dolar ke money changer resmi pekan depan.