Presiden Israel Isaac Herzog resmi menerima hasil pemilu dari Komite Pemilihan Pusat pada Rabu pagi. Ia kini dihadapkan pada tugas berat: memulai konsultasi dengan partai politik untuk menentukan siapa yang layak diberi mandat membentuk koalisi pemerintahan baru. Hasil pemilu pekan lalu memang tidak memunculkan pemenang mutlak.
Baik blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun rivalnya, Gadi Eisenkot, sama-sama gagal meraih mayoritas kursi di parlemen. Dalam pertemuan dengan para petinggi partai, Herzog mengingatkan bahwa "tidak semua komitmen dan janji bisa ditepati" jika mereka ingin menghindari pemilu ulang.
Komposisi kursi di Knesset (parlemen 120 kursi) menunjukkan fragmentasi politik yang tajam. Partai Likud milik Netanyahu bersama sekutu sayap kanan dan ultra-Ortodoks mengantongi 53 kursi. Sementara itu, partai tengah Yashar pimpinan Eisenkot dan tiga partai oposisi Yahudi lainnya meraih 48 kursi.
Kejutan justru datang dari dua aliansi yang dipimpin warga Arab, yakni United Arab List dan Joint List. Keduanya berhasil menyapu 19 kursiārekor tertinggi sepanjang sejarahāberkat lonjakan partisipasi pemilih Arab. Kondisi ini menjadikan mereka sebagai 'kingmaker' atau penentu arah koalisi.
Namun, situasi rumit karena hampir semua partai Yahudi telah berjanji sebelumnya untuk tidak bekerja sama dengan partai Arab dalam membentuk pemerintahan. Di sisi lain, otoritas pemilu menegaskan tidak ada bukti kecurangan yang signifikan. Klaim kubu Netanyahu soal partai Arab 'mencuri' suara dinilai tidak berdasar dan tidak cukup alasan untuk menunda sertifikasi hasil.
Kepala Komite Pemilihan Pusat, Hakim Noam Sohlberg, menekankan pentingnya stabilitas demokrasi. "Salah satu fondasi demokrasi adalah kemampuan melakukan transfer kekuasaan secara damai," ujarnya. Ia juga menyoroti bahaya upaya delegitimasi hasil pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik.
Herzog dijadwalkan memulai proses konsultasi pada Rabu malam. Ia berharap para faksi politik memahami realitas saat ini demi mencegah putaran pemilu kelima dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Dampaknya bagi masyarakat Israel adalah ketidakpastian politik yang berkepanjangan, yang berpotensi menghambat pengambilan kebijakan strategis dan memicu kelelahan publik terhadap proses demokrasi yang berulang.