Jakarta, 25 Juni 2025 — Otoritas Bolivia kembali menangkap pejabat tinggi di sektor peradilan. Kali ini, Aldo Quezada, mantan Ketua Pengadilan Departemen Santa Cruz, ditangkap di kediamannya di Santa Cruz, Bolivia timur, pada Rabu (25/6). Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi besar-besaran yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk membongkar jaringan kartel narkoba di Amerika Latin.
Quezada ditahan atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan asosiasi kriminal. Ia baru mengundurkan diri dari jabatannya bulan lalu setelah namanya masuk dalam daftar pembatasan visa AS karena dugaan hubungan dengan perdagangan narkoba. Jaksa Marcelo Inchausti menyatakan bahwa penangkapan Quezada adalah bagian dari gelombang penindakan terhadap pejabat Bolivia yang diduga terlibat aktivitas kartel.
Sejak September tahun lalu, sejumlah pejabat peradilan senior Bolivia telah ditangkap, termasuk mantan Jaksa Agung Roger Mariaca. Mariaca ditangkap pada 30 September atas dugaan pencucian uang dan perdagangan narkoba, dengan polisi menemukan tumpukan uang tunai yang diselundupkan dari rumahnya. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan "Shield of the Americas" yang digagas Presiden AS Donald Trump, sebuah aliansi keamanan baru yang didukung AS untuk kawasan Amerika.
Presiden Bolivia yang konservatif, Rodrigo Paz, yang menjabat pada 8 November 2025, telah mendaftarkan negaranya ke dalam aliansi tersebut dan berupaya mempererat hubungan dengan AS setelah hampir 20 tahun pemerintahan Movement for Socialism (MAS). Kebijakan ini juga diterapkan AS terhadap pejabat di Kolombia, Ekuador, dan Peru, dengan pembatalan visa bagi mereka yang diduga terlibat narkoba.
Analisis Dampak: Penangkapan ini menandai babak baru dalam hubungan AS-Bolivia di bawah kepemimpinan Paz. Bagi masyarakat Bolivia, langkah ini diharapkan membersihkan institusi peradilan dari korupsi dan pengaruh kartel, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan intervensi asing dalam kedaulatan hukum negara. Sementara itu, di tingkat regional, aliansi "Shield of the Americas" berpotensi memperketat pengawasan terhadap pejabat publik di Amerika Latin, yang bisa memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang tidak sepaham dengan kebijakan AS.